oleh

Tanggulangi Corona, Wali Kota GSVL Pangkas Anggaran Proyek, Bukan yang Lain

Manado, Fajarmanado.com – Kepedulian Wali Kota GS Vicky Lumentut untuk menangani ancaman paparan virus corona terhadap warga Kota Manado ternyata sangat besar.

Wali Kota GSVL rela memangkas anggaran belanja kegiatan fisik tahun 2020 hingga mencapai 90 persen. Bukan pos anggaran yang lain, seperti tunjangan Tenaga Harian Lepas (THL), yang hanya 27 persen.

Fakta tersebut sekaligus membantah tudingan yang beredar bahwa Pemkot Manado telah memangkas anggaran untuk THL dalam memenuhi kebutuhan penanggulangan bencana non alam, pandemi Covid 19.

Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Cerdas Command Center (KaPusTIK C3) Franky Mocodompis (FM) mengatakan, faktanya, pada pergeseran atau rasionalisasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan covid 19, Wali Kota GSVL justru memangkas belanja kegiatan fisik hingga 90 persen.

Pemangkasan anggaran ini dilakukan terhadap kegiatan proyek-proyek infrastruktur strategis, seperti Graha Religi, Pasar, Hotmix Jalan, Jembatan, Gedung kantor dan lainya.

“Pada belanja modal yang totalnya 158 miliar rupiah lebih, wali kota telah melakukan rasionalisasi sebesar 143 miliar rupiah atau 90 persen,” bebernya kepada wartawan di salah satu cafe di kawasan Tikala Senin (26/10/2020) siang tadi.

Mantan Kabag Humas Setda Kota Manado ini kemudian mengajak untuk membandingkan rasionalisasi yang dilakukan Wali Kota GSVL pada dua jenis belanja yang sering dipolemikkan di masyarakat melalui media sosial.

“Kalau dilihat data belanja tidak langsung atau belanja pegawai yang terdiri dari komponen Gaji, Tunjangan dan lainya, dari anggaran sekitar 216 miliar rupiah lebih, rasionalisasi yang dilakukan hanya berkisar 20 persen atau sekitar 44 miliar rupiah,” terang FM.

Baca Juga :  JPAR Jamin Kontrak Kerja Pala dan THL 5 Tahun

FM mengaku heran karena paling ramai dipublikasikan pihak tertentu atau menjadi tranding topic di media sosial adalah Belanja Jasa Honor THL.

Padahal, lanjut FM, dari total honor THL pada APBD 2020 sebesar Rp.146 miliar lebih, rasionalisasi atau yang dipangkas justru hampir mencapai Rp.39 miliar rupiah dengan prosentase 27 persen.

“Dengan begitu, perlu diluruskan, Wali Kota Manado tidak melakukan pemangkasan anggaran untuk THL dan lainya hingga tidak dapat dibayarkan saat-saat ini yang memang ditata dalam APBD Perubahan,” terang FM.

Oleh karena itulah, GSVL berusaha mencari terobosan mendapatkan dana untuk memenuhi kebutuhan anggaran, termasuk memulihkan ekonomi akibat dampak pandemi Coronavirus Disease 2019 atau Covid 19. Akhirnya, diperoleh dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

FM kemudian menayangkan soal polemik pembahasan APBD Perubahan Tahun 2020 di mana di dalamnya terdapat pemberitahuan Pinjaman PEN sebesar 300 miliar rupiah tersebut, berbagai isu berhembus dengan mengait-ngaitkan dengan Pilkada Manado 2020.

“Keberpihakan Pemerintah Kota Manado terutama Wali Kota GSVL terhadap program percepatan penanganan covid 19 tentunya didasari dengan aturan perudang-undangan yang berlaku,” katanya.

Sementara ada kalangan menuding wali kota tidak cermat melakukan Pergeseran Anggaran atau dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Mendagri disebut Rasionalisasi yang berujung pemotongan honor THL yang tidak sebanding dengan rasionalisasi atau pergeseran pada pos belanja lain seperti belanja modal atau infrastruktur lainnya, itu tidak benar dan opini yang sesat,” tegas FM.

Baca Juga :  Pendukung JPAR-AiM Bertambah, Sekretariat Mor-HJP Kembali Berganti Jadi PAHAM

“Sejak memimpin Manado periode pertama dan kedua, Walikota G.S. Vicky Lumentut sudah sungguh-sungguh menunjukkan keberpihakannya pada publik Kota Manado. Faktanya, jika dihitung anggaran yang dikembalikan langsung kepada masyarakat dalam bentuk dana duka, universal coverage, insentif pemuka agama, BPJS, per tahun bisa menyentuh angka lebih dari 100 miliar rupiah per tahun,” tambah FM.

Diakuinya, ekspos data pengelolaan keuangan pada masa pandemi dilakukan secara terpusat, namun kondisi seperti ini juga “digoreng-goreng” untuk kepentingan tertentu terutama menjelang Pilkada 2020.

“Tapi Wali Kota Manado selalu berpesan agar selaku ASN Pemkot Manado harus mengedepankan etika, jangan emosi melayani pertanyaan publik, tetap berikan keterangan yang memiliki dasar kajian dan kuat. Terutama kepada saya dan tim di Cerdas Command Center yang setiap hari berhadapan dengan masyarakat baik melalui kanal pengaduan di media sosial dan Call Center 112, kami selalu diberikan dorongan agar terus memperkaya literasi publik dengan sajian data, fakta, dan regulasi, serta proaktif mengajak masyarakat menghindari hoaks dan ujaran kebencian,” papar FM.

Penulis: Maxi Heru

News Feed