oleh

DPRD Minut Kebut Pembahasan APBD – P, Rapat Paripurna Tingkat 1 “Pica” Pagi

Airmadidi,Fajarmanado.com – DPRD Minahasa Utara menggelar rapat paripurna pembicaraan tingkat I tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD – P) tahun 2020. Rapat yang dipimpin ketua DPRD Denny Lolong ini, digelar Selasa (29/9) pukul 22.00 dan berakhir Rabu (30/9) pukul 00.21 dini hari.

Dalam rapat paripurna yang digelar diruang sidang DPRD Minahasa Utara ini diawali dengan penyampaian nota keuangan perubahan anggaran oleh Pjs. Bupati Clay June Dondokambey, SSTP, MAP dan dilanjutkan dengan penyampaian pemandangan fraksi terkait rancangan perubahan anggaran tahun 2020. Dalam pemandangan fraksi tersebut ada catatan kritis yang disampaikan terkait transparansi penggunaan dana covid dan pengalokasian anggaran yang dinilai belum penting untuk dianggarkan ditengah pandemi covid 19 yang saat ini.

Contohnya dalam pemandangan Fraksi PDI yang dibacakan Novie Paulus menyampaikan beberapa catatan untuk eksekutif terkait kebijakan dan pengalokasian anggaran serta transparansi penggunaan anggaran. Selain itu eksekutif juga diminta untuk mengedepankan skala prioritas dalam mengalokasikan anggaran.

“Setiap pergeseran anggaran harus dilaporkan ke DPRD dan kami meminta agar TKD, gaji guru dan honor non PNS serta tunjangan perangkat desa harus segera dibayarkan. Untuk mengatasi permasalahan sampah, eksekutif harus memperhatikan operasional pengangkut sampah dan alat berat yang ada di TPA”kata Paulus.

Lain halnya Fraksi partai Golkar, dalam pemandangan fraksi yang dibacakan ketua Fraksi Edwin Nelwan menyoroti soal tidak adanya Peraturan Bupati (Perbup) soal pergeseran anggaran dalam rangka penanggulangan Covid 19 selama 5 kali pergeseran yang besarannya mencapai 78 Milyar lebih. Disamping itu, pengalokasian anggaran rehab rumah dinas Bupati 895 juta dan pengadaan lampu jalan dinilai belum prioritas untuk dianggarkan di APBD Perubahan tahun ini.

“Saat ini anggaran harus difokuskan pada penanggulangan covid 19, peningkatan ekonomi masyarakat serta infrastruktur, untuk itu kami meminta kepada pemerintah agar memangkas kegiatan yang tidak terlalu urgen untuk dilakukan ditengah perampingan APBD akibat pandemi covid 19.”terangnya.

Berdasarkan pemandangan fraksi yang disampaikan, fraksi PDIP, Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat dan Fraksi Klabat, seluruhnya menerima Ranperda APBD Perubahan untuk dibahas lebih lanjut.

Sementara Pjs. Bupati Clay June Dondokambey, SSTP, MAP dalam tanggapannya terkait pemandangan fraksi menyampaikan bahwa, seluruh catatan yang dismapaikan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama soal TKD, honor guru non ASN dan THL serta Siltap perangkat desa akan menjadi prioritas untuk dibayarkan.

“Kami akan berupaya untuk mengakomodir semua catatan yang disampaikan dalam pemandangan fraksi tersebut. Yang pasti kami pemerintah akan berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat, apalagi dalam kondisi pandemi covid 19 ini.”kata Dondokambey.

Pembahasan APBD – Perubahan ini akan dilaksanakan secara marathon oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama TAPD karena hari ini merupakan hari terakhir penetapan APBD – Perubahan. Jika tanggal 30 September APBD – Perubahan belum disahkan, maka Pemkab Minut terancam sanski.

 

Penulis : Joel Polutu

News Feed