oleh

Bentuk Forum, LPMK Kawangkoan Raya Kritisi Dana Kelurahan

Kawangkoan, Fajarmanado.com – Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kawangkoan Raya, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara mengkritisi teknis pengalokasian dana kelurahan.

Sikap kritis LPMK Kecamatan Kawangkoan dan Kecamatan Kawangkoan Utara, terkuak di sela sharing pemanfaatan Dana Kelurahan dan pembentukan Forum LPMK Kawangkoan Raya di TS Coffee House, Kelurahan Sendangan, Kawangkoan, Rabu (12/8/2020).

Di depan dua anggota DPRD Minahasa, Stvri Tenda dan Ventje Mawuntu, sembilan dari 10 perutusan LPMK Kawangkoan Raya senada mengungkapkan kejanggalan pengalokasian dana kelurahan tahun 2019 dan 2020.

“Saat menyusun rencana kegiatan, LPM yang memimpin rapat program prioritas. Tapi, ketika dana (kelurahan) turun, Lurah yang melaksanakan. LPM tidak jelas apa fungsinya,” kata Ketua LPMK Talikuran Barat, Bernad Umbas.

Lurah Novi Kawung, SE mengawasi finishing pemasangan paving block jalan Ibor Laloan di Lingkungan 4 & 5 Kelurahan Sendangan Selatan, Rabu (5/8/2020).

Proyek dana kelurahan 2020, misalnya, Lurah adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). sementara Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) dan bendahara ditunjuk staf kelurahan dan atau staf kantor camat.

“Tapi kenyataan, semua ditangani lurah. Contohnya, di kelurahan saya. sekretaris kelurahan sebagai UPK tidak dilibatkan, sementara bendahara saat ini bertugas di kelurahan lain,” ujar Ketua LPMK Sendangan Selatan, Herly Umbas.

Baca Juga :  Oknum Lurah Dinilai Ibarat Kontraktor Proyek Dana Kelurahan, Camat: Ini Soal Komunikasi

Pada prinsipnya, kata dia, pelaksanaan proyek dana kelurahan ditangani langsung oleh oknum lurah.

“Bagi saya, ini masalahnya. Selayaknya, semua unsur dilibatkan sesuai tupoksi dan pelaksanaannya harus transparan,” katanya.

“Yang terpenting sebenarnya lurah selaku KPA harus transparan sehingga pengawasan bisa dilakukan. Tapi, bagaimana LPM dan masyarakat melakukan pengawasan dengan baik, RAB tak kami pegang, entah di mana,” ketusnya.

Hal yang sama, juga diutarakan Ketua LPMK Kinali Satu, Max Tumiwa, Uner Drs. Jhonny Laloan, Uner Satu Deki Walangitan, Sendangan Tengah Drs. Eddy Ruata, Talikuran Utara Drs. Benny Pangaila, Talikuran Barat Bernad Umbas dan perwakilan LPMK Sendangan Drs. Max Mukuan.

Beda dengan sembilan kelurahan lain, LPMK Kinali berhasil mengontrol arus bahan masuk dan mengawasi ketat pelaksanaan proyek dana kelurahan.

“Kalau kami, berhasil dapat RABnya walaupun tidak secara detail. Makanya, memudahkan kami melakukan pengawasan, baik bahan-bahan yang masuk maupun tenaga kerja yang digunakan,” komentar Ketua LPMK Kinali, Ventje Mawuntu, SE.

Baca Juga :  Oknum Lurah Dinilai Ibarat Kontraktor Proyek Dana Kelurahan, Camat: Ini Soal Komunikasi

Anggota DPRD Minahasa ini mengungkapkan, dengan adanya catatan rinci bahan-bahan yang masuk dan digunakan serta jumlah hari orang kerja (HOK) yang masuk, maka pihaknya tahu persis total anggaran yang terpakai.

“Yang akan kami lakukan kemudian, rapat evaluasi bersama pemerintah kelurahan. Akan diapakan dana lebihnya. Sebab, setelah kami hitung ada kelebihannya, meski volume pekerjaan yang terealisasi sudah melebihi target,” katanya.

Notulis rapat, Marcus Rumengan, Sekretaris LPMK Kinali ini menyimpulkan bahwa berdasarkan pemaparan para pengurus LPMK tersebut, maka pengelolaan dana kelurahan belum transparan, LPMK tak tahu persis apa yang harus diawasi, lurah jangan bertindak layaknya kontraktor, UPK baiknya diserahkan kepada LPMK dan memberdayakan pihak ketiga yang ada di wilayah masing-masing.

Untuk membawa aspirasi ini kepada pihak berkompeten terkait, akhirnya dibentuk Forum Komunikasi LPMK Kawangkoan Raya dengan koordinator Drs. Eddy F. Ruata.

Stvri Tenda, anggota Komisi 1 DPRD Minahasa ini berjanji akan membawa aspirasi Forum Komunikasi LPM Kelurahan Kawangkoan raya ini kepada komisi terkait dan Pemkab Minahasa.

“Bukan apa- apa, agar dana kelurahan benar-benar memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” komentarnya.

Penulis: Jerry Michael

News Feed