oleh

VIRAL Klaim Pemilikan Tanah Puskesmas, Sekda Sitaro: Masyarakat Jangan Memperkeruh

Tagulandang, Fajarmanado.com — Pemilikan atas tanah Puskesmas Tagulandang di Kelurahan Balehumara, Kabupaten Kepulauan Sitaro viral di media sosial.

Ramai diperdebatkan di dunia maya, menyusul munculnya plang atau papan bertuliskan;  Tanah Milik GMIST, SKPT Tgl. 23-10-2007. Reg. No. 7103.01.2006/193/X/2007 pada Kamis malam (25/6/2020).

Plang kayu itu dipancang dengan penopang kayu pula pas di sisi bagian dalam pagar. Hanya berjarak sekira 3,5 meter di depan plang besi yang mulai berkarat, berlogo dan bertuliskan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, lengkap dengan tulisan Tanah Hak Pakai Nomor 32.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sitaro berharap masyarakat untuk tidak memperkeruh persoalan ini.

“Kami menghimbau masyarakat yang tidak tau pasti duduk masalah ini untuk tidak memberikan statmen-statmen tertentu. Bisa bisa saja tanpa sadar sudah memprovokasi masyarakat lainnya,” komentar Sekretaris Daerah (Sekda) Sitaro, Herry Bogar, Jumat (26/6/2020).

Ia menghimbau masyarakat untuk menggunakan media sosial (Medsos) secara bijak.

“Jangan menyalahkan pihak pemerintah, jangan menyalahkan pihak Gereja. Justru pendapat yang tidak tepat  atau pun tanpa sadar bisa memperkeruh persoalan ini,” tandasnya.

Yang pasti,  katanya, Pemkab Kepulauan Sitaro tidak melakukan penyerobotan atas tanah lokasi bangunan Puskesmas dan rumah dinas dokter dan tenaga medis tersebut.

Perlu diinformasikan, lanjut dia, Puskesmas di Kelurahan Balehumara ini sudah ada jauh sebelum Kabupaten Kepulauan Sitaro terbentuk.

Sebagaimana regulasi pembentukan daerah otonom baru (DOB), ketika Kabupaten Sitaro terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Kepulauan Sangihe, semua aset pemerintah di wilayah Sitaro ikut diserahkan oleh Pemkab Sangihe.

“Ya, termasuk Puskesmas Tagulandang, diserahkan Pemkab Sangihe kepada Pemkab Sitaro,” ujarnya seraya menunjukkan bukti-bukti kepemilikan lengkap, mulai dari dokumen hibah dan sertifikat tanah nomor 32 tahun 1985 yang disempurnakan pada tahun 2014.

“Jadi kami punya dokumen lengkap. Surat Hibah itu ada Keputusan Rapat Majelis Jemaat GMIST Imanuel Balehumara, yang pada saat itu ditandatangani oleh Ketua Jemaat dan Sekretaris, ada Berita Acara Penyerahan atau Hibah Tanah, ada Surat Pernyataan bersama,” bebernya.

Ia mengaku bahwa persoalan kepemilikan atas tanah tersebut sempat dibicarakan kembali dengan pimpinan organisasi GMIST.

Semisal, pada bulan Desember 2019, yang diinisiasi Pemkab Sitaro. Namun, Sekda mengaku belum sempat difolow up karena kesibukan menghadapi pandemi Covid 19.

“Tapi sangat tidak elok apabila terjadi perselisihan antara Pemerintah dengan Organisasi Gereja, Persoalan ini semestinya dibicarakan secara kekeluargaan. Apalagi menyangkut Institusi Pemerintah dengan Gereja,” tuturnya.

Lebih dari itu, lanjut dia, yang menjadi pokok masalah tersebut adalah hal yang sangat penting dan sentral bagi masyarakat yang juga jemaat. Yaitu Puskesmas.

“Kita tahu bersama bahwa Puskesmas ini sangat dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat, yang juga jemaat di Tagulandang,” paparnya.

Untuk itu, Sekda Herry Bogar mengajak semua pihak untuk menyikapi persoalan ini secara arif dan bijaksana dalam nuansa kekeluargaan.

“Saya sangat berharap kepada seluruh warga masyarakat dan jemaat untuk tidak memperkeruh atau memperbesar lagi masalah ini,” imbuhnya.

Ia menegaskan bahwa Pemkab Sitaro di bawah kepemimpinan Bupati Evangelian Sasingen dan Wakil Bupati John Palandung senantiasa dan selalu mengedepankan langkah-langkah persuatif dan kekeluargaan dalam mensolusikan setiap masalah yang muncul.

Penulis: Maxi Heru

News Feed