oleh

Ribuan Nama Calon KPM BST Hilang, Kinerja Dinsos Minahasa Dipertanyakan

Tondano, Fajarmanado.com — Ribuan nama calon penerima bantuan Sosial Tunai (BST) Kementerian Sosial (Kemensos) dikabarkan hilang di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara (Sulut).

Para hukum tua (Kumtua), sebutan khas Kepala desa (Kades) di Minahasa yang berjumlah 227 dan 43 lurah bersama para kepala jaga (pala), dipertanyakan dan dituding pilih kasih.

Tak heran, di media sosial (medsos) facebook ramai bermunculan akronim lain dari ODP, PDP, PSBB dan OTG corona virus disease atau Covid 19.

ODP diplesetkan sebagai Orang Dekat Pemerintah atau Orang Dekat Pala, PDP=Pala Da Pilih, PSBB=Pala So Berbage Bage dan bukan OTG=Orang Tepat Guna.

Keterangan yang dirangkum Fajarmanado.com dalam dua pekan terakhir, nyaris semua desa mengalami pengurangan kuota keluarga penerima manfaat (KPM) BST Kemensos yang bersumber dari basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKST).

Pengurangan terjadi akibat terkoreksinya nama-nama yang dinilai tidak layak lagi menerima bantuan sosial (bansos) pemerintah di masa pandemi Covid 19 saat ini.

Mereka yang dicoret, kemudian digantikan oleh orang-orang yang kondisi ekonomi terkini pantas menerima bansos pemerintah melalui musyawarah khusus di desa dan kelurahan pada akhir April 2020 lalu, berasal dari beberapa kelompok.

Ada yang sudah meninggal dunia, pindah alamat tempat tinggal, ada juga yang tercatat sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan ekonomi keluarganya dinilai sudah mapan.

Selain itu, tak sedikit nama yang kini sudah memperoleh pendapatan tetap bulanan masih tercatat juga dalam daftar penerima BST Kemensos, yang datanya bersumber dari DTKS. Semisal, perangkat desa.

Sejumlah kumtua dan lurah yang ditemui terpisah senada menyatakan kecewa dengan data calon KPM BST dari DTKS hasil verifikasi dan validasi ketika dievaluasi Dinas Sosial (Dinsos) Minahasa.

Sebagian besar, nama-nama pengganti calon penerima yang dikoreksi dan dicoret, telah hilang.

“Padahal, nama-nama mereka sudah kami umumkan, termasuk ditempel di kantor desa,” ketus kumtua yang enggan disebutkan namanya ini.

Tak hanya para kumtua dan lurah, sejumlah camat di Minahasa juga mengaku terkejut dengan finalisasi data calon penerima  BST Kemensos oleh Dinas Sosial. Karena, nama-nama pengganti di sebagian besar desa dan kelurahan tidak tertera alias hilang.

Kian ironis lagi, di Kawangkoan. Pencairan BST versi DTKS belum ada kabar. Sementara BST non DTKS bulan April 2020 sudah masuk dan mulai dicairkan di Kantor Pos Kawangkoan, Kamis, 15/5/2020), kemarin.

“Ini kan aneh bin ajaib namanya. BST versi non DTKS justru lebih dulu cair di banding BST versi DTKS yang diverifikasi dan validasi. Padahal, nama-nama non DTKS, nanti dirapatkan dan disampaikan menyusul,” komentar Ketua LPMK Sendangan, Drs. Eddy F. Ruata, didampingi Ketua LPMK Uner Satu, Decky Walangitan.

Mereka pun menyorot kinerja Dinas Sosial Minahasa. “Dapa lia, Dinas Sosial ndak kerja maksimal ini. Kalau pun ada, orang per orang untuk meloloskan kampung halaman masing-masing,” ujar Ruata.

Persoalannya, lanjut dia, kini terdengar kabar bahwa ada desa dan kecamatan yang data penerima BST Kemensos melonjak drastis sampai sekitar 200 orang.

Semakin ironis lagi, tak sedikit nama yang disebut-sebut tidak diusulkan tapi muncul dalam daftar KPM BST Kemensos.

“Setelah ditelusuri, ada orang di desa-desa dan kelurahan-kelurahan itu yang bekerja sebagai ASN di Dinas Sosial,” ungkap pensiunan ASN yang sempat memegang jabatan Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Minahasa ini.

Penulis: Herly Umbas

News Feed