oleh

Soal Anggaran Pilkada Minsel, Saron Angkat Bicara

Manado, Fajarmanado.com — Terkait soal belum disetujuinya pengajuan tentang anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Minahasa Selatan (Minsel) yang dibeber legislator Sulawesi Utara (Sulut) daerah pemilihan Minsel dan Minahasa Tenggara (Mitra), James Arthur Kojongian (JAK) mendapat tanggapan dari legislator  Fraksi PDI Perjuangan, Sandra Rondonuwu STh, SH.

Saron, sapa akrap srikandi PDI Perjuangan ini, menilai bahwa James Kojogian justru terlalu berpraduga karena masalahnya justru berada di Pemerintah Kabupaten Minsel itu sendiri yang justru bertanggungjawab dari situasi saat ini.

“Ini so tabobale. Masalah di laut bawa ke darat. Siapa yang berbuat siapa yang cuci tangan,” tutur Saron yang juga wakil ketua DPD PDI Perjungan Sulut Bidang Politik Hukum dan Pemerintahan di Manado, Selasa (25/2/2020).

Lebih lanjut Saron menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pengajuan APBD Minahasa Selatan tidak dilengkapi oleh surat dari Pimpinan DPRD Minahasa selatan yang hingga hari ini masih belum terselesaikan.

“Karena itu seharusnya masalah ini diselesaikan sesuai dengan aturan legal formal yang berlaku di negara ini, jangan melangkahi atau menyalahi aturan yang ada,” pungkas mantan aktivis 98 itu.

Menurut dia, negara ini ada aturan, jadi jangan justru menabrak aturan yang ada, apapun alasannya.

“Kalau semua mau pakai aturan sendiri-sendiri, maka pastilah tidak akan ada titik temu dan yang dirugikan malah kepentingan rakyat banyak. Karena itu sebaiknya Bupati ikut aturan saja, jangan melangkahi aturan yang berlaku,” tandas Saron yang juga mantan pengacara ini.

Sebelumnya dalam berita yang sempat beredar, Wakil Ketua DPRD Sulut James Kojongian berharap, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut turun tangan dalam menyelesaikan kendala belum adanya kejelasan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 di Kabupaten Minsel sangat berdampak.

Salah satunya terhadap proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 nanti.

Menurut Saron jika masalah ini belum selesai harus ada tindakan dari Pemprov Sulut. Namun,  ia juga mempertanyakan anggarannya dari mana jika APBD Minsel belum ditetapkan.

Penulis: Prokla Mambo

News Feed