Tondano, Fajarmanado.com — Ribuan guru honorer di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara akhirnya menjerit. Harapan dan dambaan perbaikan ekonomi yang dihembuskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, ternyata berubah menjadi kabar ‘buruk’.
Hal ini bermula saat merebaknya kabar bahwa pengabdian mereka diapresiasi pemerintah kabupaten (Pemkab) Minahasa dengan memasukkan dana upah para tenaga honorer yang dinilai memenuhi syarat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Informasi yang berhasil dihimpun wartawan Fajarmanado.com menyebut bahwa yang tercover dalam mata anggaran hanya 1600 tenaga honorer mulai dari jenjang TK, SD, dan SMP. Meski belum mengetahui nominal uang yang akan dibayarkan pemerintah, sejumlah guru honorer sangat antusias membuka rekening di Bank SulutGo.
“Ini adalah kesempatan langka. Karena Pemkab Minahasa bersedia mengalokasikan anggaran untuk mengupah kami. Mudah-mudahan ini akan berkelanjutan. Karena sebagai guru honorer, sebagian besar adalah pengabdian,” ujar salah satu guru honorer yang sempat berbincang dengan wartawan beberapa waktu lalu.
Namun demikian, baru-baru ini tersiar kabar bahwa nominal yang akan dibayar pemerintah adalah Rp 1 juta bagi setiap orang guru honorer untuk satu tahun atau hanya sekitar Rp.83,3 juta sebulan.
Bahkan, menurut sumber resmi media ini di lingkup Pemkab Minahasa, nominal tersebut akan dibayarkan dua kali dalam setahun. Dalam artian, setiap 6 bulan atau satu semester guru honorer di Minahasa akan menerima Rp 500 ribu.
Mendengar kabar ini para guru honorer hanya bisa pasrah. Mereka mengaku tidak bisa berbuat apa-apa karena pemerintahlah yang pengambil keputusan.
“Tentu kami sedih mengetahui kalau pengabdian kami hanya dihargai demikian oleh pemerintah,” komentar salahsatu guru honorer.
Bersama rekan-rekannya, wanita itu mengatakan sangat iri dengan perlakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon terhadap sesama guru honorer.
“Rekan-rekan kami sesama guru Honorer yang mengabdi di Kota Tomohon sangat sejahtera. Karena menurut mereka, sampai jaminan kesehatan ditanggung pemerintah. Pemerintah mereka sangat perhatian dengan nasib guru honorer, berbeda dengan kami disini,” ungkap wanita berkacamata tersebut dengan nada sedih.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Minahasa, Jeffry Korengkeng saat dimintai tanggapan mengenai hal ini mengatakan bahwa seharusnya guru honorer di Minahasa bersyukur dengan situasi ini. Karena pemerintah telah berupaya mengalokasikan anggaran ditengah banyaknya tuntutan program mensejahterakan rakyat.
“Kesejahteraan mereka kan juga diatur dalam dana BOS masing-masing sekolah. Jadi anggran yang Pemkab alokasikan hanya untuk tambah-tambah,” ujar Korengkeng.
“Memang untuk tahun ini anggaranya hanya seperti itu (1 juta rupiah per orang) mudah-mudahan tahun anggaran berikut, nominalnya akan bertamba,” sambungnya.
Penulis: Fiser Wakulu
