Tondano, Fajarmanado.com — Tensi politik dan suasana Pilkada Minahasa 2018 kian memanas. Pasalnya, aparatur sipil negara (ASN) dan oknum pemerintah desa dan kelurahan dikabarkan mulai turun terlibat dalam memengaruhi sikap politik masyarakat.
Ironisnya, oknum-oknum ASN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) tertentu disebut-sebut telah ramai turun tangan dan terlibat langsung. Selain mendatangi keluarga, kerabat dan kenalan mereka, juga menyebar panji partai pengusung pasangan calon dari atasan langsung.
Awal April ini, dua mobil plat nomor merah, yang belakangan diketahui sebagai mobil operasional Pemprov Sulut dikabarkan tertangkap kamera digunakan membagi-bagikan panji warna merah di wilayah Kecamatan Kawangkoan Utara.
“Orang-orang yang menurunkan dan membagikan panji-panji itu ada beberapa yang masih mengenakan seragam ASN. Mereka dipimpin langsung oleh oknum Kadis yang kami kenal berasal dari sini,” ujar Jefry Sengkey menjawab Fajafmanado.com, baru-baru ini.
Namun Owe, sapaan akrab pria yang dikenal relawan pasangan calon (Paslon) Ivan Sarundajang-Careig Naichel Runtu SIP (Ivansa-CNR) ini enggan memberi keterangan lebih rinci. “Foto-fotonya sudah ada pada Tim Pemenangan,” kilahnya.
Ketua Tim Pemenangan Ivansa-CNR, Eric Mingkid SH MH tak menampik kabar ini. “Rekamannya sudah ada pada kami, sedang kami proses laporannya,” ujarnya, terpisah.
Sementara itu, bantuan-bantuan sosial (Bansos) kian santer dikabarkan mulai dipolitisasi oleh oknum-oknum hukum tua (Kuntua) dan Lurah. Warga yang sampai tahun 2017 tercatat sebagai penerima Bansos dari pemerintah pusat, kini telah dihapus dalam daftar.
“Mungkin saja karena di depan rumah saya ada bendera kuning (Partai Golkar) maka kami tidak lagi mendapat jatah,” ujar seorang ibu rumah tangga saat menjajakan kue masuk ke luar rumah penduduk di Desa Kiawa Dua Timur, Kawangkoan Utara.
Ketika menyampaikan orasi pada kampanye terbatas di Desa Kayuuwi, Kawangkoan Barat, Ivansa mengungkapkan keprihatinannya atas keterlibatan ASN memengaruhi sikap politik masyarakat Minahasa.
“Kasihan. Kabarnya mereka didesak, karena ASN tahu persis kalau dilarang berpolitik praktis,” ujarnya.
Begitu pun pemerintah desa dan kelurahan, katanya, banyak yang dikabarkan bagi-bagi panji partai pengusung Paslon tertentu. “Kalau di Desa Kayuuwi ini tidak ada, ya,” tanya Ivansa disambut tepuk tangan seribuan pendukung dan simpatisan.
Kader PDI Perjuangan yang diusung Partai Golkar, Nasdem dan PKP Indonesia maju ssbagai Calon Bupati Minahasa ini, juga mengingatkan masyarakat supaya tidak terpengaruh dengan upaya politisasi Bansos dan program pembangunan lainnya.
Menurut dia, jika ada paslon atau pendukung paslon yang menyatakan memberikan bantuan, tapi menyuruh membuat proposal, maka sumber bantuan itu bukan dari paslon tetapi dari APBN, APBD provinsi atau APBD Minahasa.
Begitu pun apabila ada pembangunan infrastruktur yang bersumber dari dana APBD Minahasa, katanya, itu adalah program Bupati Drs Jantje Wowiling Sayow MSi dan Wakil Bupati Ivan Sarundajang yang diketuk pada akhir tahun 2017.
“Jadi masyarakat jangan sampai mau dibodohi. Saya yakin masyarakat Minahasa sudah cerdas semua,” tandas Ivansa. “Masyarakat harus diberikan informasi yang benar,” sambungnya.
Penulis: Herly Umbas
