oleh

Tinangon Sebut PPK, PPS, KPPS dan PPDP Paling Banyak Serap Anggaran KPU

Tondano, Fajarmanado.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker) Penyusunan Keuangan Badan Ad Hoc untuk tahun Anggaran 2017-2018 dalam rangka Pilkada Bupati dan Wakil Bupati 2018 di hotel Grand Puri Manado, Kamis (14/12/2017), hari ini.

Ketua KPU Minahasa Meidy Yafeth Tinangon, SSI, MSi mengatakan, penyusunan laporan keuangan badan Ad Hoc sangat penting untuk di ketahui oleh penyelenggara, baik itu di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Karena penyusunan laporan keuangan badan Ad Hoc, akan menentukan pencapaian dan irama dari setiap tahapan yang dilakukan oleh KPU Minahasa untuk menyambut pemilihan kepala daerah (Pilkada) nanti.

“Semua capaian yang telah dilakukan oleh KPU disetiap tahapan yang sudah dan akan berjalan, kalau tidak di suport dengan keuangan yang baik pengelolaannya, itu tidak akan maksimal,” ujar Tinangon.

Lanjut Tinangon, dari semua laporan pertanggungjawaban yang sudah di laporkan oleh PPK dan PPS kepada KPU kabupaten, itu semua menjadi sangat penting untuk dilakukan audit.

Pelaporan itu jangan hanya SPJ saja, tapi sejauh mana laporan itu menggambarkan ada hasil kerja nyata dan out put dari kinerja yang sudah dilakukan. Begitu juga laporan pertanggungjawabnnya, itu semua harus di dukung dengan administrasi yang memadai.

Tinangon menambahkan bahwa tujuan Pilkada ini ada dwi sukses. “Pertama sukses tahapan penyelenggara dan target sukses pengelolaan anggaran. Dan tujuannya agar KPU minahasa di Tahun 2017 dan 2018 bisa memberi kontribusi bagi target KPU RI untuk bisa memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI,” jelasnya.

Dikatakanya juga, KPU Minahasa akan mendapatkan dana hibah sebesar Rp42,3 Miliar yang dialokasikan untuk dua tahu anggaran 2017 dan 2018. Dalam pembagiannya yang pertama 7,5 Miliar untuk tahun 2017 dan 34,8 Miliar untuk tahun 2018.

“Dan perlu kita ketahui bahwa pos anggaran yang paling besar itu untuk pos anggaran PPK ,PPS, KPPS dan PPD. Dimana itu sudah termasuk honorarium dan operasional,” pungkasnya.

Selain menghadirkan para sekretaris PPK serta anggota PPK yang membidangi keuangan, hadir juga para komisioner lainya yakni Dicky Paseki, SH, MH, Kristoforus Ngantung, S.Fils, Dra. Wisie Wilar, M.Si, Lord Malonda, S.Pd dan sekertaris KPU Dr. Meidy Malonda.

Penulis: Fiser Wakulu

News Feed