Tondano, Fajarmanado.com – Tensi politik jelang pelaksaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Minahasa kian memanas, berbagai manuver dan trik mulai dilakukan untuk mendapatkan tiket sebagai calon kepala daerah Minahasa. Ini dibuktikan dengan beredarnya formulir dukungan untuk calon bupati dari jalur independen dikalangan masyarakat, padahal tahapan Pilkada belum di mulai.
Menariknya, yang menjadi kurir untuk menyebarkan formulir tersebut diduga oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS), mulai dari pejabat teras Pemkab Minahasa, Camat, Kepala Sekolah hingga PNS terendah yang terkesan hal ini dilakukan terorganisir.
Hal ini tak hanya berlaku dikalangan PNS, hukum tua pun turut ditunggangi, dengan mengerahkan perangkat desa untuk menyebarkan formulir dukungan kepada bakal calon yang belakangan diketahui sebagai calon incumbent JWS.
Hal ini mendapat kritikan dari sekretasis Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Minahasa Erwin Pratasik. Dikatakanya, jika memang benar ada oknum-oknum PNS yang menjadi kaki tangan politisi dan terlibat aktif dalam politik praktis harus diberikan tindakan tegas, karena melanggar pasal 9 ayat (2) Undang-Undang ASN yang menyatakan bahwa PNS harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
“Ini jelas suatu pelanggaran jika memang benar dilakukan oleh PNS, apalagi sudah ada pihak yang mengaku mendapat intervensi. Yang menjadi pertanyaan kami, dimana instansi terkait yang manangi permasalahan ini ?, ataukah jangan-jangan instansi ini sengaja menutup mata dan telinga karna juga turut serta dalam permasalahan ini.”tegas Pratasik.
Lanjutnya, pengerahan PNS adalah hal yang keliru dalam berdemokrasi. Karena walaupun memiliki hak memilih, PNS tidak bisa terlibat praktis dalam menyukseskan calon tertentu atau terlibat politik praktis.
“Tapi kenyataan di lapangan tidak demikian, karena diduga diintervensi oleh pimpinan. Apalagi PNS yang takut kehilangan jabatan. Pasti mereka akan terjun ke politik praktis. Toh sampai saat ini tidak ada hal yang membuktikan kalau ada hukuman tegas bagi PNS yang demikian,” Jelas aktifis yang dikenal vokal tersebut.
Penulis : Fisher Wakulu
Editor : Joel Polutu
