Manado, Fajarmanado.com – Pada Triwulan I tahun anggaran 2017, Pemerintah Kota (Pemkot) Manado hanya mampu merealisasikan Rp 157.963.201.713 atau 10,10% dari total APBD kota Manado tahun 2017 sebesar Rp 1.564.258.637.290.
Angka ini diungkap Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Manado, Manarsar Panjaitan pada Rapat Pimpinan Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA) yang digelar Rabu (19/04) siang.
Menanggapi hal ini, Walikota Manado, DR, Ir, GS Vicky Lumentut, SH, MSi, DEA dalam sambutannya yang dibacakan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kota (Plt Sekdakot) Manado, Hi Drs Rum Usulu, menilai angka capaian pada triwulan I ini tergolong sangat rendah.
Ia mengingatkan seluruh perangkat daerah kota Manado agar memperhatikan capaian realisasi di triwulan I yang sudah berakhir 31 Maret 2017 untuk melangkah di triwulan II.
“Pada triwulan II, saya menghimbau agar perangkat daerah tidak membuang-buang waktu dan mencermati kekurangan di triwulan I dan menghasilkan solusi,” ujarnya.
Lumentut juga berharap, melalui Rapim EPRA, perangkat daerah semakin memperkuat komitmen serta meningkatkan motivasi, sehingga diharapkan realisasi serapan anggaran dapat tercapai sesuai dengan rencana yang diharapkan.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan akan memantapkan koordinasi yang kian sinergis, sekaligus dapat membangun kesatuan visi dan persamaan persepsi diantara jajaran Pemkot Manado, sehingga akan semakin memantapkan kerjasama dalam melaksanakan prpgram- program yang berhasil guna,” beber Lumentut yang dibacakan Sekkot .
Berdasarkan data deviasi keuangan BPKAD kota Manado, ada 24 Perangkat Daerah masuk Zona Merah, yakni lebih dari 5%.
Zona merah atau kelompok D ini dibagi 2, yakni 12 perangkat daerah masuk kelompok D2 yang lebih dari 10-20% dan 12 perangkat daerah lainnya masuk kelompok D1 yang lebih dari 5-10%.
Sementara di kelompok C, zona kuning, yang lebih dari 3-5% ada 12 perangkat daerah. Ada 8 perangkat daerah yang masuk kelompok B, zona hijau, yang lebih dari 1-3%, dan 9 perangkat daerah yang masuk kelompok A, zona biru, yang hanya kurang atau sama dari 1%.
Dari data tim EPRA, dipaparkan juga 5 perangkat daerah yang realisasi serapan anggaran terendah, dibawah 4%, yakni ;
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang : 0,40%
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat : 1,31%
3. Dinas Perumahan dan Permukiman : 2,65%
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah : 3,06%
5. Bagian Layanan Pengadaan : 3,65%
Sementara itu, 5 perangkat daerah yang realisasi serapan anggarannya tertinggi, yakni ;
1. Kecamatan Malalayang ; 20,59%
2. Bagian Pembangunan ; 19,48%
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; 19,41%
4. Inspektorat ; 19,15%
5. BPKAD ; 19,00%
(mon)
