Tondano, Fajarmanado.com – Kendati telah diwanti-wanti Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajow (JWS) untuk tidak keluar daerah selama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut menjalankan tugasnya di daerah ini, tetap saja masih ada yang ‘melawan’.
Hal tersebut dibuktikan dengan berangkatnya sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Minahasa ke Jakarta. Para pejabat yang berangkat adalah para Camat, beberapa Kepala Bagian dan Kepala Dinas. Hal tersebut pun dikomentari oleh Herry Plangiten, Pemerhati Pemerintahan daerah ini. Menurutnya, apa yang disampaikan oleh Bupati beberapa waktu lalu hanyalah sebuah gertak sambal.
“Itu sama saja dengan gertak sambal, Bupati tak komitmen dengan
pernyataannya sendiri dalam melarang pejabat keluar daerah. Buktinya, kini para pejabat diboyong ke Jakarta,” ujar Plangiten.
Dirinya pun menyatakan sangat menyesalkan kejadian tersebut karena tak seharusnya terjadi. “Pastinya masyarakat akan menilai komitmen seorang kepala daerah dari hal kecil seperti ini,” sesal Plangiten.
Sementara itu, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Minahasa Jeffry Korengkeng tak menampik keberangkatan para pejabat tersebut. Dikatakan Korengkeng, para pejabat yang keluar daerah telah mendapat ijin dari Bupati. Dan itu telah disampaikan kepada pihak BPK. “Keberangkatan para pejabat tersebut tentu seijin kepala daerah. Pihak BPK pun telah diberitahu soal ini,” ujar Korengkeng di ruang kerjanya Senin (10/4) tadi.
Sekda mengatakan, keberangkatan para camat karena kepentingan studi banding. Untuk itu, ketika mereka tiba kembali di Minahasa, yang menjadi tuntutan adalah hasil yang mereka dapat saat belajar di tempat tujuan. “Camat-camat melakukan studi banding soal smart city. Dan tentunya itu menjadi tuntutan masyarakat Minahasa ketika mereka pulang. Untuk itu, para camat harus mampu mempertanggungjawabkanya,” kunci Korengkeng.
(fis)
