Amurang, Fajarmanado.com – Sebanyak 12 SMP di Kabupaten Minahasa Selatan siap mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2017. Namun demikian, UNBK pertama ditingkat SMP se Minsel adalah gratis. Jadi, bagi penyelenggara jangan sampai meminta uang atau pungutan liar (Pungli) bagi siswa-siswi. Apabila kedapatan guru atau kepala sekolah minta bayar, maka konsekwensi guru dan kepala sekolah akan dilapor kerana hukum.
‘’Bukan hanya sampai kerana hukum. Tapi juga, oknum guru dan kepala sekolah bisa dipecat atau dipindah ke sekolah terpencil. Jadi, jangan sekali kali guru atau kepala sekolah melakukan perintah untuk UNBK dibayar,’’ujar Plt Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Minsel, DR Fietber S Raco, MSi melalui telepon, Sabtu (18/3/2017).
Menurutnya, setiap sekolah mendapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Maka dari itu, penyelenggara UNBK wajib menggunakan BOS. Sekali lagi, UNBK tahun 2017 bebas dari pungli atau tidak dibayar.
‘’Seluruh sekolah sudah disampaikan melalui Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Minsel. Tak hanya UNBK, Ujian Nasional (UN) juga gratis. Sebab, sekolah mendapat BOS. Dan harusnya, pihak sekolah menggunakan BOS saat UNKB dan UN,’’tegas Raco lagi.
Raco menyebut, jangan coba-coba minta uang kepada siswa. Apalagi mengancam tidak bisa ikut UNBK atau UN. Himbauan diatas sudah disampaikan ke semua sekolah. Barang siapa tidak mengindahkan, maka sebagaimana disampaikan diatas langsung kerana hukum atau dipecat dan atau juga dipindah ke sekolah terpencil.
‘’Memang, salah satu warga Marsel Runtuwene asal Motoling melalui media social (Medsos) menulis SMP Kristen Motoling pungut siswa peserta UNBK sebesar Rp 210.000. Bahkan, siswa yang tak mampu sekalipun diancam tak akan ikut UNBK. Nah, berdasarkan hal diatas, pihaknya langsung turun dan meminta klarifikasi ke SMP Kristen Motoling,’’jelas Raco mengutip laporan bawahan soal tulisan medsos tersebut.
Dikatakan Raco, apakah wajib siswa peserta UNBK bayar uang Rp 210.000. Jadi, sekali lagi dikatakan taka da bayaran untuk UNBK. Bila SMP Kristen Motoling lakukan itu, maka otomatis akan berimbas pada laporan hingga ke ibu bupati.
‘’Yang pasti, pihaknya telah melakukan cek and ricek ke SMP Kristen Motoling. Serta meminta masukan orang tua siswa dan siswa peserta UNBK. Termasuk, memanggil oknum kepala sekolah dan sejumlah saksi untuk minta klarifikasi soal informasi diatas,’’imbuhnya.
Raco pun berterima kasih atas laporan diatas. ‘’Sekali lagi, UNBK gratis dan penyelenggara menggunakan BOS saat UNKB. Dan sebelum pelaksanaan UNBK, pihaknya akan melakukan pemantauan serta minta masukan dari orang tua dan siswa,’’sebut mantan Kabid Dikdas ini.
(andries)
