Wah..! Roring Sebut Ada Pejabat Pemprov Sulut Kurang Disiplin

Manado, Fajarmanado.com – Asisten Administrasi Umum, Ir. Roy Roring, MSi, menilai masih menilai masih juga ada aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga harian lepas (THL) yang kurang disiplin, bahkan ada di antaranya adalah pejabat.

“Disiplin ASN masih perlu ditingkatkan demi memenuhi tuntutan kinerja dan optimalisasi pelayanan publik,” kata mantan Penjabat Wali Kota Manado ini setelah melakukan inspeksi pada apel lingkup Keasistenan III Setdaprov Sulut di lobby utama Kantor Gubernur, Jalan 17 Agustus Manado, Senin, (27/2).

Dalam apel kerja pagi tadi, Roring dan Karo Organisasi Farly Kotambunan SE mengecek langsung absensi  kehadiran ASN dan THL. Bukan hanya pegawai staf dan THL, beberapa pejabat pun tidak hadir tanpa keterangan.

Roring mengatakan, meilihat dari kondisi apel pagi, maka disiplin ASN perlu ditingkatkan demi memenuhi tuntutan kinerja, serta optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat.

Budaya disiplin ini, katanya, bukan hanya dituntut ditingkatkan para staf dan THL, melainkan juga semua ASN, baik Pejabat Eselon II, III, maupun eselom IV, di Pemprov Sulut.

“Meningkatkan disiplin, salah satu variabel penilaian adalah mengikuti apel kerja seperti ini,” ungkapnya.

Ia mengatakan, menjelang pelaksanaan Pekan Bulan Disiplin, yang akan digelar  awal Bulan Maret depan, maka yang akan dievaluasi diantaranya,  tertib administrasi, aktivitas rutinitas kinerja,  termasuk kehadiran seluruh ASN Dan THL akan menjadi penilaian.

“Jangan hanya menginginkan kesejahteraan tetapi tanpa diimbangi dengan kedisiplinan dalam bekerja,” tandasnya.

Roring mengingatkan, ASN Dan THL yang tidak disiplin akan ditindak dengan tegas agar menjadi perhatian untuk tidak bermalas-malasan dalam tanggung jawab bekerja.

Khusus bagi Aparatur Struktural, kata Roring, seharusnya mengsyukuri akan amanah dan kepercayaan jabatan yang diberikan pimpinan dengan memberi teladan kedisplinian.

“Karena kondisi dan komposisi ketersediaan jabatan di jajaran Pemprov hingga saat ini, ada yang mengalami demosi, karena aturan dan porsi jabatan yang semakin ramping, sehingga ada yang terpaksa tidak mendapatkan kedudukan dan jabatan,” ujar Mantan Kepala Bappeda ini.

(deky/ely)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *