Fajarmanado.com – Walikota Tomohon Jimmy Feldie Eman, SE.Ak dan Wakil Walikota (Wawali) Syerly Adelyn Sompotan di Tahun 2017 nanti tetap berkomitmen melaksanakan program unggulan EMAS.
“Sesuai dengan akronimnya, program unggulan EMAS terdiri dari E-Government, Merubah wajah Kota Tomohon, Akselerasi Pembangunan & Smart City,” kata Kabag Humas dan Protokol Kota Tomohon, FF Lantang, SSTP di Tomohon, Selasa (29/11).
Dalam mengkonretkan program unggulan ini, akan dilakukan gebrakkan penyatuan pelayanan publik dalam bentuk satu atap di Gedung Kantor Walikota Tomohon.
“Gedung Kantor Walikota akan dijadikan pusat pelayanan umum dari beberapa SKPD yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik, seperti perijinan dan administrasi terkait lainnya,” juru bicara Pemkot Tomohon ini.
Kebijakan ini, lanjut dia, untuk memberikan kemudahan, kenyamanan dan pelayanan prima kepada masyarakat. “Pemkot juga akan memfasilitasi dengan infrastruktur memadai dan sarana transpotasi,” katanya.
Pemkot akan menyediakan kendaraan khusus untuk mengangkut masyarakat ketika akan mengurus perijinan di kantor satu atap. “Ini sudah disampaikan Pak Walikota kepada masyarakat baik melalui media massa maupun lewat pengumuman-pengumuman para lurah pada setiap kegiatan di wilayahnya masing-masing,” papar Lantang.
Terobosan ini, menurutnya, selaras dengan apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai komitmen dalam memajukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menopang laju perekonomian bangsa.
Presiden Jokowi ketika membuka Musyawarah Nasional Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (Munas REI) menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam deregulasi perizinan dan penyederhanaan birokrasi di sektor properti.
Presiden mengatakan, sudah banyak sekali langkah perizinan yang dipangkas meski diakui masih banyak hal yang harus dibenahi.
“Sudah dilakukan deregulasi perizinan dan penyederhanaan birokrasi di sektor properti, sudah kita potong-potong, memang masih ada yang perlu diperbaiki lagi.
“Dulu 33 izin, sekarang hanya 11 izin, dulu sampai 900 hari, sekarang hanya 40 hari kurang lebih, tapi dalam pelaksanaannya kalau masih ada masalah silakan disampaikan kepada kita,” terang presiden di Grand Ballroom, Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (29/11).
Presiden juga menjelaskan bahwa inti dari Paket Kebijakan Ekonomi ke-13 yang telah diluncurkan tersebut ialah dalam rangka mempercepat penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan harga terjangkau.
Paket kebijakan tersebut sekaligus mengurangi regulasi dan biaya bagi pengembang untuk membangun rumah.
Meski pemerintah telah berupaya untuk menyederhanakan langkah-langkah perizinan dan upaya-upaya lainnya, Jokowi mengadari dalam realisasinya di lapangan masih ditemukan adanya kendala.
Oleh karenanya, Presiden berkomitmen untuk selalu membenahi segala kekurangan yang ada sembari berharap adanya masukan dan dialog yang konstruktif untuk mencari solusi secara bersama-sama.
“Di sini saya ingin sampaikan bahwa ketika ada masalah di lapangan, tolong langsung dilaporkan dan bersama-sama kita carikan solusinya apalagi kalau itu menyangkut masalah rumah MBR,” ucap presiden.
Berkaitan dengan hal itu, Kabag Lantang mengatakan, pemerintah Kota Tomohon sangat mengharapkan topangan dan dukungan dari seluruh komponen masyarakat guna mensukseskan pelaksanan program dan kegiatan bagi kepentingan umum.
(prokla)
