oleh

Terlibat Kampanye, Polda Sulut Periksa Oknum Bupati dan Cawabup Ini

MANADO, FAJARMANADO.com — Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Polda Sulawesi Utara (Sulut) tengah menangani berbagai temuan pelanggaran Pilkada 2015 yang dilaporkan pihak Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Laporan menonjol menjerat Calon Wakil Bupati (Cawabup) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) YM alias Yusuf, dan Bupati KepulauanTalaud, SWM alias Sri.

Kapolda Sulut Brigjen Pol Wilmar Marpaung, ketika dikonfirmasi melalui Kabid Humas AKBP Wilson Damanik menyatakan, Tim Gakkumdu Polda Sulut bersama Polres setempat  sedang serius menindaklanjuti laporan pelanggaran dan tindak pidana Pilkada, yang dilakukan para oknum yang menjadi terlapor dan tersangka.

Saat ini para saksi sedang dimintai keterangan tambahan guna melengkapi pemberkasan sesuai petunjuk pihak kejaksaan. Usai  saksi, penyidik akan memanggil para terlapor atau tersangka untuk menjalani pemeriksaan.

“Laporan yang masuk di Tim Gakkumdu sudah menjadi attensi untuk ditangani. Tiga laporan di Bolsel dan Talaud  juga jadi perhatian. Kita pasti tuntaskan kasus-kasus ini. Saksi sedang diambil keterangan, kemudian tersangka juga pasti kita panggil dan periksa,” ungkap Damanik, Minggu (13/12/2015)

Dihubungi via selular, juru bicara Polda Sulut itu menegaskan bahwa dalam melakukan pemberkasan kasus tersebut, pihaknya sedang pada tahap pemenuhan kelengkapan sesuai petunjuk jaksa dalam status P-19.

“Petunjuk jaksa ini yang kita lengkapi dengan memeriksa semua unsur terkait, baik saksi maupun tersangka. Kalau sudah dipenuhi, kita kirim ke kejaksaan,” katanya.

Soal kemungkinan penahanan jika memenuhi unsur-unsur, itu wewenang penyidik. “Tapi yang pasti kasus ini kita tuntaskan hingga kejaksaan. Nanti kejaksaan yang selanjutnya melakukan penuntutan untuk disidangkan,” tandasnya.

Polda Sulut menangani berbagai kasus pelanggaran dan pidana Pilkada, termasuk yang menjerat ke dua terlapor tersebut. Dalam uraian kasusnya,  kejadian dengan terlapor YM alias Yusuf  terjadi hari Jumat 14 Agustus 2015, sekitar pukul 10.00 Wita, di KPU Bolmong Selatan.

Yusuf melakukan pelanggaran dengan cara menyebar formulir model A KPK, padahal  belum memasukan laporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di KPK. Pihak pengawas pun langsung mengambil langkah, dengan membuat surat Panwaslu Kabupaten Bolsel: nomor 02/II/Panwas-PNS/VIII/2015, tanggal 27 Agustus 2015.

Temuan tersebut kemudian direkomendasikan dan dibuat laporan polisi nomor: LP/675/VIII/2015/Sulut/Res BM, tanggal 27 Agustus 2015. Yusuf ditetapkan penyidik sebagai tersangka karena melanggar pasal 184 uu no 8 tahun 2015. Namun berkas perkaranya masih berstatus P-19 dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena tersangka berada di luar kota.

Oknum Bupati Talaud, SWM alias Sri dilaporkan karena diduga kuat melakukan pelanggaran Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut. Bahkan, laporanya tak hanya dilayangkan sekali saja, namun ada dua laporan menonjol terhadap Sri, yang telah masuk dalam tahap pemberkasan.

Berdasarkan laporan, Sri melakukan kampanye untuk memenangkan salah satu pasangan calon Gubernur Sulut di dua lokasi.

Sesuai aturan, pejabat negara pejabat  atau aparatur sipil negara (ASN) dan kepala desa atau sebutan lain/lurah, dilarang membuat keputusan dan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye.

Tindakan tersebut melanggar Pasal 71 ayat (1) Subsider Pasal 188, Undang-undang RI nomor 8 tahun 2015, tentang perubahan atau UU nomor 1 tahun 2015, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU no 1 tahun 2014 tentang Pilkada.

Temuan tersebut tertuang dalam laporan bernomor:17/TM/Pilgub/Panwas-TLD/X/2015 tanggal 2 November 2015, selanjutnya nomor penerusan pengawas Surat Panwaslu Kabupaten kepulauan Talaud nomor:13/Pilgub/Panwas. Tld/XI/2015 tanggal 2 November 2015, serta laporan polisi: LP/199/XI/2015/Res-Talaud tanggal 5 November 201.

Diuraikan dalam laporan, kejadian terjadi Jumat 23 Oktober 2015, sekitar pukul 16.00 Wita pada acara konsultasi pemuda Germita di gedung Gereja Germita jemaat Siloam Tarun.

Pada acara gereja ini Sri diundang dan memberikan sambutan sebagai pemerintah daerah. Dalam sambutan Bupati Kepulauan Talaud ini, Sri menyampaikan dan mengarahkan tentang program serta meminta kepada peserta konsultasi pemuda dan para undangan, agar sebaiknya satu warna yaitu warna merah agar mulai dari pusat, Gubernur sampai ke Bupati warna merah.

Sebagai bupati dari salah satu partai besar, Sri menyampaikan jika satu warna anggaran yang akan diturunkan tidak terhambat dan nyanda ta singgah-singgah akan lebih banyak. Kasus ini sedang berproses P-19 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dilakukan pemenuhan terhadap isi P-19 tersebut.

Laporan kedua yakni temuan pihak Panwas nomor: 18/TM/Pilgub/panwas-TLD/X/2015 tanggal 2 November 2015, kemudian dilanjutkan dengan surat Panwaslu Kabupaten Talaud nomor: 14/Pilgub/Panwas. Tld/XI/2015 tanggal 2 November 2015, dan dibuatkan laporan Polisi nomor: LP/198/XI/2015 Res-Talaud tanggal 5 November 2015.

Dalam laporan ini, diuraikan bahwa Sabtu 17 Oktober 2015, sekitar pukul 14.00 Wita, pada acara HUT Maatilen Kolongan, Sri sebagai Bupati Kepulauan Talaud diundang dan memberikan sambutan sebagai pemerintah daerah, dan selama sambutannya Bupati Talaud menyampaikan tentang program untuk masyarakat Pulau Salibabu.

Untuk mewujudkannya, pasangan calon gubernur nomor urut 1 harus mencapai 80 persen suara, serta menjanjikan program pemerintah bahwa semua akan difasilitasi dan akan memperjuangkan  sehinggaTalaud Selatan akan berdiri di depan. Kemenangan ini merupakan harga dirinya sebagai Bupati Talaud, makanya harus 80 persen Pulau Salibabu untuk pasangan nomor urut 1.

(corr)

News Feed