A3KI Segera Lapor KPK Proyek Bermasalah di Sulut

MANADO,FAJARMANADO.com—Fungsionaris DPP Aliansi Aktivis Anti Korupsi Indonesia (A3KI), Joy Stefanus, mengatakan, masih ada beberapa proyek APBD selang tahun 2012-2014 yang bermasalah di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tapi belum juga dituntaskan. “Kami akan melaporkannya ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) RI,” katanya kepada FAJARMANADO.com di Manado, Rabu (11/11/2015)

Proyek-proyek APBD yang masih meninggalkan masalah tersebut, kata dia, sebagian besar karena penyerapan anggarannya belum tuntas, bahkan masih berlangsung sampai sekarang ini.

“Ya, yang paling miris adalah sejumlah paket pekerjaan yang skenarionya sudah diatur oleh oknum pejabat Pemprov sebelum tender dilakukan. Dengan cara pihak pengguna anggaran diarahkan oleh oknum pejabat dan difasilitasi oleh oknum mafia proyek bertemu dengan pihak perusahaan yang akan mengerjakan proyek tersebut. Dari hasil investigasi kami, ini seperti permainan yang sudah diatur rapih,” jelasnya.

Dikatakan, mulai dari proses lelang hingga penentuan pemenang untuk proyek-proyek yang sudah diarahkan, hakekatnya hanya formalitas belaka. “Sebelum ditender, sebenarnya sudah bisa ditebak siapa yang akan jadi pemenang. Makanya, di dunia kontraktor ada istilah sudah diarahkan. Nah, karena sudah diarahkan kepadanya maka oknum kontraktor itu mengajukan beberapa perusahaan sebagai peserta tender. Di sinilah pengaturannya dilakukan karena biasanya melibatkan oknum-oknum panitia lelang proyek,” paparnya.

Ditanya siapa atau proyek apa saja yang dicurigai, Stefanus mengatakan, proyek yang menjadi sasaran A3KI membawanya masuk ke ranah hukumKPK, antara lain,  Pengerjaan Konstruksi RSJ Ratumbuysang, Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKPM) dan Gedung DPRD Provinsi Sulut serta proyek Badan Diklat Daerah.

“Kami tinggal melengkapi berkas-berkasnya. Tinggal beberapa berkas saja. Kalau sudah lengkap, secepatnya segera kami bawa langsung ke pihak KPK,”  ujarnya namun masih merahasiakan nama-nama oknum sindikat proyek dimaksud. (Jefry)