Ambon, Fajarmanado.com–Pidato perdana Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa dalam rapat pleno DPRD Provinsi Maluku beberapa waktu lalu mendapat apresiasi dari berbagai kalangan.
Salah satunya datang dari Yani Noach, anggota DPRD Provinsi Maluku.
Legislator PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Maluku Barat Daya dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini menilai bahwa isi pidato Hendrik Lawerissa itu menunjukan sebuah optimisme dari gubernur dan wakil gubernur Maluku untuk membangun Maluku 5 tahun ke depan dengan didasari Sapta cita Lawamena.
Meski begitu, dia mengatakan bahwa dalam mewujudkannya di Provinsi Maluku agak sedikit dilematis, lantaran adanya beban pembayaran hutang serta keterbatasan APBD. “Kan, hal tersebut juga diakui gubernur sendiri dalam pidatonya,” kilah Noach.
Karena itulah, lanjutnya, masyarakat Maluku berharap banyak dari gubernur dan wakil gubernur Maluku yang baru ini, agar dapat melakukan terobosan terobosan besar dalam mewujudkan program-program tersebut sepanjang lima tahun kedepan.
Kebijakan efisiensi anggaran yang diputuskan pemerintah pusat, menjadi tantangan tersendiri bagi Maluku.
Untuk itulah harus ada inovasi dan terobosan guna menggali lebih banyak lagi pendapatan asli daerah agar dapat membiayai berbagai program yang merupakan layanan dasar dan kebutuhan masyarakat yang tidak bisa dibatasi.
Ditambahkannya, tidak semua masyarakat Maluku yang memiliki pemahaman yang sama, di mana ada kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi namun di satu sisi ada efisiensi anggaran untuk pembangunan infrastruktur guna Pembangunan jalan untuk akses masyarakat ke sentra sentra produksi pertanian, perkebunan, perikanan yang jalan dan jembatannya terputus.
“Ya seperti di Maluku Barat Daya, di mana ruas jalan provinsi Tepa-Letwurung yang kurang lebih 20 tahun tidak pernah dilirik oleh pemerintah provinsi Maluku, menjadi tantangan tersendiri untuk membiayainya,” tuturnya.
Belum lagi, lanjut dia, kebutuhan pendidikan berupa infrastruktur pendidikan di wilayah Marsela, Wetar dan beberapa wilayah 3T seperti Selaru, Larat dan Yamdena di kabupaten Kepulauan Tanimbar yang belum mendapat perhatian.
“Jadi jika kita hanya terlena dengan mengharapkan dana transfer dari pusat dan APBD kita yang kecil maka semua persoalan tersebut tidak akan selesai, ” tandas Noach.
Lebih dari itu, masih ada masalah telekomunikasi di Maluku Barat Daya (MBD) yang timbul akibat efisiensi anggaran, karena di MBD ada sebanyak 19 tower yang terancam dinonaktifkan oleh pemerintah pusat.
Ia kemudian mengungkapkan bahwa beberapa waktu lalu DPRD kabupaten MBD sudah ke Jakarta untuk melakukan lobi, namun yang namanya politik tidak dapat dipercaya begitu saja.
“Oleh karena itu gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat kiranya bisa melihat hal ini dan membantu masyarakat di sana yang telah bersusah payah guna mendapatkan tower untuk kebutuhan komunikasi dan jaringan internet namun akan dinonaktifkan,” beber Noach.
Selain itu, tambah Noach, ada beberapa catatan atau masukan kepada pemerintah provinsi yakni terkait penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi di Maluku.
Menurutnya, salah satu cara guna menanggulangi hal itu adalah mendatangkan investasi. “Itu juga diakui gubernur namun investasi yang dilakukan haruslah beretika dan tidak membebani rakyat,” ujarnya.
Menurut Noach, tidak ada jalan lain untuk mewujudkan hal tersebut selain membuka ruang ruang pendapatan di Maluku agar dapat membiayai semua program strategis yang akan berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Kita di Maluku memiliki wilayah laut yang luas dan kaya, oleh karenanya kita mesti fokus ke laut kita dan mencari formula bagaimana mengoptimalkan laut kita yang berlimpah akan sumber daya agar dapat mendongkrak pendapatan kita, ” ujar Noach.
Begitu pula dengan emberdayaan dan investasi pada sektor perikanan dan kelautan, lanjutnya, mesti terus didorong agar menciptakan pendapatan yang besar bagi daerah dan tentu juga berbagai regulasi yang berpihak pada Maluku yang bermuara pada pemanfaatan kekayaan laut Maluku.
Begitu juga dengan potensi perkebunan yang ada di maluku dengan menguatkan peran BUMD yang dimiliki yang tentunya dapat menciptakan lapangan kerja baru. Juga harus dilakukan penguatan kepada BUMDES pada semua desa di Maluku dan menggiatkan UMKM yang ada.
Dengan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah juga berpengaruh terhadap pembentukan daerah otonomi atau desa desa baru. Dimana sudah ada desa desa persiapan yang telah diregister dimana untuk Maluku Barat daya sendiri ada 14 desa persiapan.
Dimana dengan efisiensi anggaran itu membuat desa-desa persiapan tersebut menjadi hilang harapan. Padahal ada peluang mensejahterakan masyarakat dengan pembentukan desa-desa baru yang tentunya akan menyerap anggaran dari pemerintah pusat.
Dikatakan, gubernur dan wakil gubernur diharapkan dapat jeli dan mengawal hal tersebut. Karena waktu yang diberikan untuk evaluasi relatif singkat yakni hanya 3 tahun. Dengan dibukanya desa desa baru maka pembagian kue pembangunan akan semakin adil, ” tutur Noach.
Masalah lainya lanjut pernah suara terbanyak untuk dapil MBD dan KKT ini adalah masalah guru, khususnya belum meratanya distribusi guru disekolah sekolah. Dimana selain sekolah negeri ada juga sekolah swasta yang mendidik anak bangsa.
“Ada regulasi terbaru yakni peraturan menteri pendidikan dasar dan menengah nomor 1 tahun 2025 tentang distribusi guru ASN ke Solah sekolah swasta. Peraturan ini dapat menjadi payung untuk mendorong pemerataan distribusi guru pada sekolah sekolah swasta,” urai Noach.
Ia juga menginggunh masalah kontrak guru’guru pada sekolah swasta yang tidak diakomodir pada P3K karena sudah diberhentikan oleh pemerintah provinsi Maluku pada Januari 2025.
“Mereka ini juga harus diperhatikan agar dapat diakomodir pada P3K baik penuh waktu maupun paruh waktu,” pintanya mengingatkan.
Masalah guru lainnya, lanjut Noach, adalah mengenai kenaikan pangkat para guru SMA dan SMK yang sejak tahun 2019 tidak pernah naik pangkat hingga sekarang.
Setelah pengalihan kewenangan dari kabupaten ke provinsi ada sejumlah guru yang tidak pernah naik pangkat hingga kini, dan alasannya hanya satu yakni lantaran BKD belum dapat mengeluarkan SK karena mantan gubernur yang harus menandatangani SK tersebut dan BKD belum bisa mengupayakan hal tersebut.
Alasan ini, menurutnya, adalah tidak mendasar. Pemerintah harus segera mencari solusi untuk guru guru SMA dan SMK yang mengabdi pada kabupaten kota di luar Kota Ambon yang tidak pernah naik pangkat sejak tahun 2019 agar mendapat hak naik pangkat.
Selain pendidikan, kebutuhan tenaga dokter di wilayah wilayah 3T juga perlu mendapat perhatian serius pemerintah provinsi, pemerintah Provinsi mesti membantu pemerintah kabupaten dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Saya percaya Gubernur dan wakil gubernur Maluku yang baru ini memiliki hati yang mulia dalam membangun Maluku dan keduanya akan memperlakukan semua wilayah di Maluku dengan sama rata agar tidak ada disparitas pembangunan antara wilayah yang satu dengan yang lainnya di Maluku,” pungkas Noach.
[ketty mailoa]
