Fajarmanado.com, Tomohon — Guru ASN dan tenaga kontrak di Kota Tomohon, akhirnya ‘menjerit’ gegara dua bulan hak mereka belum juga dibayar.
Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) guru ASN dan honor atau upah tenaga kontrak bulan April dan Mei 2024, dikeluhkan belum juga ditransfer Pemerintah Kota Tomohon menjelang akhir bulan Juni ini.
Menerima keluhan para Oemar Bakri di Kota Pendidikan ini, dua anggota DPRD Kota Tomohon, Ir. Miky Junita Linda Wenur, MAP dan Cherly Mantiri, SH langsung bereaksi.
Jika keluhan dan informasi ini benar adanya, maka kedua Pimpinan Komisi III DPRD Kota Tomohon meminta Pemkot Tomohon untuk segera membayar TPP ASN Guru bahkan gaji/upah dari tenaga kontrak.
Menurut Wenur dan Mantiri, dari keluhan yang mereka terima bahwa TPP ASN Guru baru diterima sampai bulan Maret 2024.
“Ini berarti bulan April dan Mei 2024 belum direalisasikan sampai Senin kemarin. Akan saya cek, ya,” komentar Miky Wenur, Ketua Fraksi Partai Golkar.
“Kalau kabar ini benar, tentu sangat memprihatinkan. Ada apa, sudah ditata dalam APBD,” ujar Cherly Mantiri, Ketua Fraksi Restorasi Nurani DPRD Kota Tomohon secara terpisah.
Sesuai informasi, katanya, TPP dari sejumlah perangkat daerah (dinas/badan) sudah dibayarkan sampai Mei 2024. “Kenapa guru-guru belum dapat. Apa penyebabnya, akan saya cek,” tuturnya.
Menurut Miky Wenur, Calon Wali Kota Tomohon yang dimajukan Partai Golkar sebagai Cawali Tomohon ini, dalam situasi saat ini ASN dan tenaga kontrak membutuhkan hak-hak mereka demi pembiayaan rumah tangga, didalamnya untuk penngadaan perlengkapan/peralatan dan keperluan lainnya untuk anak masuk sekolah dan kuliah tahun ajaran baru.
Namun demikian, Ketua DPD II Partai Golkar Kota Tomohon yang dikenal kritis menperjuangkan hak-hak rakyat bersama ASN dan tenaga kontrak, perangkat serta linmas itu mengungkapkan sangat memahami.
Katanya, Pemkot terkendala pembiayaan karena kurang maksimal penerimaan dana, apalagi sebagian dana menghibahkan untuk pelaksanaan Pilkada 2024.
Akan tetapi, hal tersebut sudah menjadi konsekwensi tanggungjawab sehingga pemkot harus mencari solusi karena hak-hak ASN dan tenaga kontrak, perangkat, linmas harus dipenuhi sesuai waktunya.
“Pemkot harus bersikap adil, jangan hanya mengutamakan pembayaran TPP untuk SKPD,” tandasnya.
Miky Wenur mengingatkan untuk tidak menjadikan alasan klasik lagi jika sekolah-sekolah belum memasukan laporan dan pengajuan, sehingga TPP Guru belum dibayarkan.
Ia kembali menyentil soal kabar adanya selisih sekira 50 persen TPP ASN Guru beberapa bulan lalu, yang belum juga dibayarkan sampai saat ini.
“Kalau tidak salah, ini yang saya kritisi beberapa waktu lalu tetapi direspon bahwa masih transisi dan segera direalisasi tetapi ternyata belum dibayarkan,” ujar Miky Wenur.
[**/heru]
