Fajarmanado.com, Tomohon — Ir Miky Junita Linda Wenur MAP (MJLW) dinilai sebagai satu-satunya calon Wali Kota Tomohon yang akan menerapkan penuh program Prabowo-Gibran.
Sebagai bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan menjadi Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Prabowo-Gibran di Kota Tomohon, Miky Wenur dipastikan bisa bersinergi dan secara penuh menerapkan program pemerintah pusat ketika pemerintahan baru dilantik.
Demikian penilaian senada yang disampaikan masyarakat Kota Bunga Tomohon mulai dari petani, pensiunan ASN, buruh dan pekerja lainnya.
“Ya, Ibu Miky Wenur memiliki kapasitas untuk melaksanakan semua program Prabowo-Gibran, dengan ditunjang oleh partai pengusung yakni Partai Golkar yang masuk dalam KIM saat Pilpres lalu,’’ ujar Adriana S Makalew SE, pensiunan ASN.
Sementara Tonny Turang, dari kalangan petani mengungkapkan, kepedulian Miky Wenur terhadap masyarakat patut diacungi jempol dari profesi apa saja menurutnya, tidak pernah diabaikan oleh Ketua DPD II Partai Golkar Kota Tomohon itu.
“Kami optimis, di bawah kepemimpinan Miky Wenur jika diperkenankan Tuhan untuk dipilih masyarakat, akan membawa Tomohon maju,” katanya.
Program makan gratis dan bergizi, yang menjadi program unggulan Prabowo-Gibran juga tak lepas dari penilaian masyarakat Kota Tomohon.
Program yang mulai diberlakukan tahun 2025 mendatang di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran ini, tentunya akan dilaksanakan secara penuh, jika Miky Wenur memimpin di Kota Tomohon tanpa pilih kasih.
“Kami pesimis program-program pemerintah pusat akan dilaksanakan optimal di Kota Tomohon jika dipimpin oleh partai yang bukan berasal dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM, karena tentunya mereka akan lebih mendengar pada partainya dari pada melihat kebutuhan masyarakat,’’ kilah Romeo J Montolalu.
Miky Wenur, figur yang santun, cerdas, dan merakyat lanjut Romeo, merupakan satu-satunya kandidat di Kota Tomohon yang bisa menjali sinergitas dengan Prabowo-Gibran untuk mewujudkan Tomohon Maju, Harmoni, Sejahtera, Berbudaya, Berkeadilan, dan Berdaya Saing Global.
Jika hanya mengharapkan dari APBD Kota Tomohon yang hanya berkisar 60 hingga 70 miliar, lanjut Romeo, akan sulit bagi pemimpin yang tidak sinergi dengan pusat, kecuali masyarakat menghendaki Tomohon tidak maju, harmoni dan tidak sejahtera.
Apalagi, menurut dia, APBD Kota Tomohon berkurang setelah pemerintahan CSWL meminjam Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) karena harus dikembalikan secara bertahap yang tentunya berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
[**/heru]
