DPR RI Sahkan Revisi UU Polri, Batas Usia Pensiun Naik Asalkan Memenuhi Kriteria

Fajarmanado.com, Jakarta — DPR RI mensahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan ke 3 atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi Undang-Undang.

Persetuan revisi kembali UU Polri yang diajukan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menjadi RUU usul inisiatif DPR RI tersebut disepakati melalui Rapat Paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/05/2024).

“Apakah dapat disetujui?” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin jalannya Rapat Paripurna. “Setuju!” kompak respon qorum rapat.

Sebelumnya, perwakilan sembilan fraksi di parlemen menyampaikan pendapat fraksi-nya secara tertulis kepada pimpinan dewan, yang juga hadir mendampingi Dasco, para Wakil Ketua DPR yang lain, yakni Rachmat Gobel, Lodewijk F Paulus, dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Persetujuan revisi UU Polri menjadi RUU usul inisiatif DPR RI tersebut dilakukan bersamaan dengan tiga revisi UU lainnya. Yakni, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Usia Pensiun

Dasco mengatakan salah satu poin perubahan di dalam revisi UU Polri tersebut adalah terkait perpanjangan batas usia pensiun bagi pangkat bintara, tamtama, hingga perwira.

Baca Juga :  Usia Pensiun Eselon III dan IV Diperpanjang, Ini Alasannya

“Contohnya untuk RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti bintara dan tamtama batas usia pensiun 58 tahun, perwira 60 tahun, atau bintara dengan kebutuhan organisasi berusia 60 tahun dengan mekanisme sendiri,” jelasnya.

Dasco menambahkan apabila anggota Polri tersebut memiliki keahlian khusus maka batas usia pensiunnya bisa diperpanjang selama 2 tahun dengan memenuhi kriteria khusus.

“Dan apabila memiliki keahlian khusus, batas usia pensiun dapat diperpanjang paling lama 2 tahun. Demikian contohnya,” ujar Dasco.

Ditemui wartawan usai rapat, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa perpanjangan batas usia pensiun yang diatur dalam revisi UU Polri sama dengan batas usia pensiun aparatur sipil negara (ASN) yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang telah lebih dahulu disetujui DPR menjadi undang-undang.

“Usia pensiun itu (revisi) yang paling utama, kemudian ada (revisi) yang berkembang, tapi itu kan belum kami putuskan, masih banyak usulan-usulan dari teman-teman fraksi yang lain, tapi fokusnya kita adalah menyangkut soal usia pensiun supaya memenuhi kesetaraan di antara semua aparatur sipil negara, baik itu TNI, Polri, dan sebagainya,” kata Supratman ditemui usai Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Baca Juga :  DPR Tetapkan Revisi UU Desa, Jabatan Kades Jadi 8 Tahun dan Tunjangan Purnatugas

Sebelumnya, Senin (20/05/2024), Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut ada permintaan untuk melakukan revisi terhadap UU Polri dan UU TNI guna menyamakan masa pensiun dan masa jabatan fungsional dengan UU Kejaksaan yang telah lebih dulu direvisi pada tahun 2021.

Namun, dia mengatakan bahwa revisi UU Polri dan UU TNI sempat tertunda karena pelaksanaan Pemilu 2024 sehingga baru kembali digulirkan di DPR saat Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 kali ini.

Adapun pada 3 Oktober 2023, Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024, telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menjadi undang-undang.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan UU ASN yang baru menerapkan konsep resiprokal pengisian jabatan ASN dengan TNI dan Polri.

Dengan begitu, lanjut dia, ASN bisa menduduki jabatan di institusi Polri, begitu juga anggota TNI-Polri dapat menduduki jabatan ASN.

[**/heru]

 

Yuk! baca berita menarik lainnya dari Fajar Manado di saluran WHATSAPP

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *