Miky Wenur Akan Desak Hearing Pemkot, Gegara Petani Belum Bisa Dapat Pupuk Bersubsidi

Miky Wenur Akan Desak Hearing Pemkot, Gegara Petani Belum Bisa Dapat Pupuk Bersubsidi

Tomohon, Fajarmanado.com — Anggota DPRD Kota Tomohon Ir. Miky Junita Linda Wenur, MAP (MJLW) mengaku kaget petani belum bisa dapat membeli pupuk bersubsidi awal tahun ini.

Ketika bertemu dengan kelompok masyarakat baru-baru ini, Miky Wenur, sapaan MJLW mengungkapkan ada petani mengeluh belum dapat memperoleh pupuk bersubsidi, padahal sudah membutuhkannya untuk menanam padi dan jagung.

Mengutip keluhan petani, katanya, ketika bermaksud membeli pupuk bersubsidi di kios ternyata belum tersedia atau pupuk bersubsidi di tahun 2024 masik kosong atau belum didistribusikan ke kios-kios resmi.

Mengenai hal ini, Miky Wenur yang adalah Ketua DPD II Partai Golkar Kota Tomohon dan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Tomohon menyatakan akan mengecek kepada pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon dan pihak terkait mengapa hal ini bisa terjadi.

Dalam hal ini, Miky Wenur akan mengusulkam atau meminta kepada Pimpinan DPRD Kota Tomohon untuk mengagendakan hearing dengan memanggil pihak Pemkot Tomohon dan stakholder terkait.

Penjelasan Pemkot dan pihak terkait, kata MJLW yang telah terbukti dan teruji selama ini keberpihakannya atas hak-hak warga, perlu diketahui.

“Setahu saya sejak akhir tahun 2023 lalu pemerintah pusat telah mengalokasikan pupuk bersubsidi untuk masing-masing kabupaten/kota, sehingga harusnya saat ini sudah tersedia di kios atau agen,” ujarnya.

MJLW, Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Dapil Minahasa-Tomohon Nomor 2 ini sangat menyayangikan hal ini terjadi.

Di satu sisi pemerintah mendorong petani melakukan penanaman padi dan jagung pada musim tanam sejak akhir 2023, namun diawal tahun 2024 ini, ketika petani membutuhkan pupuk bersubsidi justru belum tersedia di kios.

Menurutnya, ketersediaan pupuk jangan diremehkan karena sebagai kebutuhan mendasar untuk peningkatan produksi pertanian, di dalamnya beras dan jagung dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, serta dalam kerangka ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan.

“Hearing perlu dilakukan agar jelas di mana letak permasalahannya,” kilah srikandi Beringin yang tiga periode memegang jabatan Sekretaris Wanita Kaum ibu (WKI) Sinode GMIM ini. [**/heru]