Jakarta, Fajarmanado.com — Anggota DPD/MPR RI, Ir Stefanus BAN Liow, MAP (SBANL) kembali blak-blakan menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat.
Kali ini, SBANL, senator Dapil Sulawesi Utara (Sulut) ini meminta kepastian Menteri Perdagangan (Mendag) RI, Muhammad Lutfi dalam mengatasi permasalahan ketersediaan atau kelangkaan bahan kebutuhan pokok (Bapok) di pasaran.
“Negara wajib hadir dan bertindak tegas untuk kenyamanan, kegelisahan dan kesejahteraan rakyat,” tandas Senator SBANL pada Rapat Kerja (Raker) Komite II DPD RI dengan Mendag RI di Ruang Rapat Majapahit, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (21/3/2022).
Saat berbicara dalam Raker yang berlangsung selang pukul 10.00-12.00 Wita, siang tadi, Senator SBANL mengingatkan Mendag harus bergerak cepat menjamin stabilitas harga bapok, seperti minyak goreng, bawang merah maupun bahan kebutuhan pertanian, terutama pupuk.
Permasalahan kelangkaan Bapok masyarakat saat ini, kata Senator SBANL, bukan hanya masalah minyak goreng, tetapi hampir di semua sektor perdagangan, termasuk pupuk sehingga harga jualnya melambung.
Terkait masalah minyak goreng, Mendag Muhammad Lutfi mengakui bahwa harga internasional yang mendadak meningkat tentu mengganggu titik keseimbangan yang sudah tercipta.
Selain itu, kata Lutfi, sifat manusia yang rakus dan jahat akan diserahkan kepada pihak kepolisian, dimana mafia minyak goreng akan ditetapkan dalam 1-2 hari ini.
Menurut Senator SBANL, dalam raker yang dipimpin Ketua Yorrys Raweyai dan Wakil Ketua Lukky Semen tersebut, Komite II DPD RI merekomendasi peningkatan kolaborasi dan sinergitas Kementerian Perdagangan dengan Kepolisian RI untuk membentuk Unit Intelligent Economy guna mencegah dan memberantas rent-seeking di sektor perdagangan.
Usai Raker dengan Mendag, selang pukul 14–16 Wita, Komite II DPD RI menggelar Raker dengan Wakil Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansuri didampingi Sekjen Susyanto, Deputi Carlo Tewu dan Staf Khusus Menteri BUMN.
Dalam kesempatan tanya jawab yang dipandu Wakil Ketua I Komite II Dr. Ir. Abdullah Puteh, Senator SBANL meminta BUMN untuk terus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat dan daerah melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau CSR (Coorporate Social Responsibility), Platform Pasar Digital (PaDi) UMKM, dan keberpihakan terhadap UMKM di Provinsi Sulut.
(*/Heru)
