oleh

Soal Perlindungan Perempuan Maluku, Begini Saran Legislator DPR RI Ini

Ambon, Fajarmanado.com – Bawaslu Provinsi Maluku menggelar Dialog Publik memperingati Hari Ibu ke 93 di Kantor Bawaslu Maluku, Kawasan Karang Panjang, Kota Ambon (Kamis, 23/12/2021).

Dialog Publik yang mengangkat tema Demokrasi dan Perlindungan Peremuan tersebut menghadirkan narasumber Anggota Komisi IV DPR RI, Saadiah Uluputty ST.

Menurut Saadiah, legislator DPR RI Dapil Maluku ini, perempuan dalam kehidupan sosial adalah aset, potensi, dan investasi bagi Maluku. Dengan kompetensi yang dimilikinya, perempuan Maluku dapat berkontribusi secara signifikan.

Bahkan, perempuan Maluku telah menunjukan kiprahnya, tidak hanya dalam ruang privat namun juga di ruang domestik publik.

“Kecerdasan serta kepiawaian perempuan Maluku tidak dapat dianggap remeh. Perempuan Maluku adalah asset yang dapat berkontribusi di berbagai ranah pembangunan di Maluku” ujar Anggota Fraksi PKS Dapil Maluku ini

Di tengah signifikansi peran perempuan, baik lokal maupun nasional, Saadiah mencatat masih banyak persoalan yang dihadapi oleh kaum perempuan. Kekerasan terhadap perempuan, sebut Saadiah sebagai salah satu fakta yang kerap mengemuka.

“Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan mencatat jumlah kekerasan terhadap perempuan pada 2021 mencapai 299.991. Dari beberapa bentuk kekerasan, seperti kekerasan fisik, psikis, ekonomi. Ini memprihatinkan,” katanya dalam Dialog Publik kerjasama Bawaslu Maluku bekerjasama dengan sejumlah OKP seperti HMI, GMKI, IMM, PMII ini.

Saadiah juga menyoroti masih rendahnya partisipasi penuh dan efektif serta kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.

“Perempuan Maluku mesti memasuki panggung lebih luas di ruang publik, politik parlemen, dan manajerial. Budaya yang masih menghambat perempuan, kurangnya dukungan publik, hingga berbagai hambatan sistemik harus diakhir,” paparnya.

Saadiah mendorong agar perlindungan perempuan diberikan melalui perhatian nyata, konsisten dan sistematik, yang ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender.

“Peran para pemangku kepentingan terutama Pemerintah Daerah sangat menentukan keberhasilan dari pelaksanaan program perlindungan hak perempuan ini,” sarannya.

Perlindungan terhadap perempuan, lanjut dia, akan memperkuat daya tawar lebih kuat dari perempuan dalam berbagai sektor seperti politik, ekonomi, dan sosial.

“Upaya ini dengan memastikan, kualitas dan kompetensi perempuan Maluku semakin baik. Program-program peningkatan kompetensi perlu digiatkan. Terus mengawal implementasi regulasi daerah yang memberi perlindungan terhadap perempuan,” ucapnya.

Penulis: Katie Mailoa