oleh

Abaikan Kepentingan Masyarakat, Oknum Ketua DPRD Manado ini Dinilai Kangkangi Tatip DPRD

Manado, Fajarmanado.com – Kendati mengabaikan kepentingan warga, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Manado sah menolak melanjutkan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Manado tahun 2020. Sikap legislatif ini pun mengundang reaksi berbagai pihak.

Pasalnya, penolakan membahas APBD Perubahan 2020 karena masuknya dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp. 300 miliar ini dinilai tidak pada tempatnya atau tak sesuai Tata Tertib (Tatib) DPRD.

Ketukan Palu Sidang Ketua DPRD Aaltje Dondokambey menyetop proses pembahasan APBD Perubahan tersebut hanya dilakukan pada tahap pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD, bukan sidang paripurna sehingga dinilai mengangkangi Tatib DPRD Kota Manado.

Praktisi hukum, Glendy Lumingkewas SH mengatakan, keputusan tertinggi lembaga legislatif adalah Sidang Paripurna DPRD, bukan rapat Banggar.

“Memang benar Ketua DPRD itu adalah ex officio Ketua Banggar. Namun keputusan yang diambil Banggar itu bukan mutlak. Apa yang dihasilkan Banggar, menolak atau melanjutkan, itu yang dibawa ke ranah Sidang Paripurna yang melibatkan semua anggota dewan. Nanti di Sidang Paripurna yang akan memutuskan sebagai keputusan tertinggi,” ujarnya di Manado, Sabtu (24/10/2020) sore.

Dalam Pasal 55 PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD, lanjutnya, jelas menegaskan bahwa tugas Banggar DPRD tidak menyebut sebagai pengambil keputusan tertinggi.

“Justru Banggar memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, bukan memutuskan,” tandasnya.

Menurutnya, pernyataan Ketua DPRD Kota Manado Aaltje Dondokambey yang menyebut pembahasan APBD-P tak lagi dilanjutkan karena sudah kadaluarsa, adalah sebagai sebuah pernyataan yang tidak mendasar.

“Tidak ada pembahasan APBD-P yang kadaluarsa, beliau dengar pada siapa istilah kadaluarsa itu. Dan di beberapa daerah di Indonesia kalau kita ikuti, masih ada yang sementara membahas APBD-P, sebut saja DKI Jakarta, yang anggota dewannya bilang nanti akan disahkan pertengahan November 2020. Jadi aneh kalau Ketua Dewan Manado bilan kadaluarsa,” papar Lumingkewas.

Karenanya, dalam kondisi ini, Aaltje Dondokambey seolah “tacolo” dengan situasi ini, dan seolah memperkuat pernyataan politisi PDIP ini yang menyebut kalau dirinya adalah anggota dewan baru, dan juga baru sebagai Ketua Dewan.

“Kalau diikuti, Ketua Dewan hanya memimpin rapat perdana. Selanjutnya diberi mandat kepada Wakil Ketua Noortje Van Bone memimpin rapat. Giliran mengambil keputusan, dikembalikan ke Ketua Dewan yang pimpin rapat,” tukas Lumingkewas.

Dia kemudian menyorot dan menyayangkan sikap empat Fraksi di DPRD Manado, masing-masing Fraksi PDIP, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, dan Fraksi PAN, yang dinilai lebih mementingkan kepentingan politik dibanding kepentingan rakyat.

“Kasihan banyak kebutuhan rakyat di APBD Perubahan itu, dan bahkan mungkin kebutuhan para wakil rakyat itu sendiri,” tandas Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Sulut ini, sekaligus mengapresiasi Fraksi Nasdem dan Fraksi Golkar yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

Lumingkewas kemudian menguraikan soal peluang eksekutif yang bisa mengeluarkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 313, soal pengesahan APBD lewat Perkada.

Lumingkewas kemudian menyebut bunyi Pasal 313 yang mengatur hal tersebut:

(1) Apabila kepala daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh kepala daerah kepada DPRD, kepala daerah menyusun dan menetapkan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.

(2) Rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi Daerah provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/kota.

(3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Perkada tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang APBD.

(4) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) Hari Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah menetapkan rancangan Perkada dimaksud menjadi Perkada.

Diketahui, Jumat (23/10/2020), pekan lalu, menjadi hari yang kelam bagi rakyat Kota Manado. Bagaimana tidak, setelah menunggu kurang lebih sebulan lebih lamanya, DPRD Kota Manado pada akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan pembahasan APBD Perubahan Tahun 2020.

Hal itu terjadi dalam rapat Banggar DPRD Kota Manado bersama TAPD Pemkot Manado, Ketua DPRD Aaltje Dondokambey mengetuk palu sidang tidak melanjutkan pembahasan dengan alasan bahwa APBD-P kadaluarsa.

Aaltje Dondokambey yang dimintai keterangan terkait tidak dilanjutkannya pembahasan APBD-P menjadi sejarah di Manado, bahkan mungkin pertama di Sulut, dengan polos berdalih masih merupakan legislator yang baru.

“Eehhh… Saya kan baru toh, jadi anggota dewan baru, jadi Ketua (DPRD) baru,” kilahnya.

Editor: Maxi Heru

News Feed