oleh

Polemik Soal Penetapan KUA PPAS, Edwin Nelwan : Jangan Ada Dusta Diantara Kita

Airmadidi,Fajarmanado.com – Penetapan Kebijakan Umum Anggaran dan Platfon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) perubahan anggaran tahun 2020 Pemkab Minahasa Utara masih berpolemik. Refocusing anggaran covid yang saat ini menjadi sorotan publik, diduga menjadi alasan belum disetujuinya penetapan KUA – PPAS oleh DPRD Minahasa Utara.

Ketua fraksi Golkar yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Minahasa Utara Edewin Nelwan ketika dikonformasi membenarkan jika penetapan KUA – PPAS masih berpolemik. Ia menjelaskan, dalam 2 kali pergeseran anggaran sebesar Rp 12 Milyar lebih DPRD dilibatkan, sementara 3 kali pergeseran yang besarannya lebih kurang Rp 66 milyar tidak melibatkan DPRD.

“Kami meminta review inspektorat terkait pergeseran anggran untuk covid yang besarannya mencapai Rp 78 Milyar. Terutama untuk pergeseran ke 3,4 dan 5 yang kami tidak ketahui.”kata Nelwan

Politisi Golkar yang dikenal kritis ini menuturkan bahwa DPRD tidak mau kocolongan dalam hal ini, apalagi soal anggaran, sebab jika asal setuju saja apa yang diajukan TAPD dan lanjut ke penetapan KUA PPAS berarti sudah menyetujui anggaran yang digunakan sehingga nantinya terjadi masalah, DPRD juga harus ikut bertanggung jawab.

“Ada hal – hal prinsip yang harus kami teliti dan cermati dalam pembahasan KUA PPAS ini, belum lagi disaat pembahasan tahap 1 nanti. Jika penundaan ini lantas kami dituding menghambat, perlu saya ingatkan bahwa jangan ada dusta diantara kita.”terangnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, selain anggaran covid, fraksi Golkar juga menyoroti soal pengalokasian Anggaran Dana Desa (ADD) yang hanya Rp 2 Milyar lebih yang ditata di perubahan anggaran, padahal berdasarkan aturan harus 10 persen dari total APBD yang harus diplot untuk ADD. Berdasarkan perhitungan setelah perampingan APBD, anggaran ADD harus dialokasikan Rp 6 Milyar lebih bukan 2 Milyar lebih sebagaimana yang diploting eksekutif.

“Jangan kita kebiri hak pemerintah desa dengan alasan apapun. Pengalokasian dana ADD harus sesuai dengan amanat Undang – Undang dan jangan dikurangi sepeserpun.”tegas Nelwan.

Ia menambahkan, ada beberapa catatan yang diajukan fraksi Golkar ke TAPD, diantaranya review inspektorat soal penggunaan anggaran covid, pengalokasian ADD sesuai aturan serta pemangkasan kegiatan yang dinilai tidak prioritas.

“Kami sangat menginginkan pembahasan APBD perubahan ini ditetapkan sesuai dengan waktu yang ditentukan karena ini berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu kami meminta agar catatan diajukan ditanda tangani TAPD agar penetapan APBD bisa dilaksanakan tepat waktu.”pungkasnya.

 

Penulis : Joel Polutu

News Feed