oleh

Akhirnya, Dana Kelurahan Mulai Cair, Manggala Sebut Masih untuk Padat Karya

Kawangkoan, Fajarmanado.com — Ini kabar gembira bagi 43 kelurahan di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara (Sulut). Kepastian pencairan dana kelurahan tahun 2020, akhirnya terang benderang.

“Sudah mulai dicairkan. Ada beberapa kelurahan sudah cair,” kata Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa, Dr. Denny Mangala, MSi.

Merespon pertanyaan Fajarmanado.com, Denny Mangala tampak kaget. “Sudah, sudah ada yang cair. Tanya saja kepada lurah kalian,” katanya dicegat di Kawangkoan, Selasa (16/6/2020), seusai mengantar enam pasien corona yang sembuh di Tompaso, Tompaso Barat dan Kawangkoan, sore itu.

Mangala mengatakan, pencairan dana kelurahan berbeda dengan dana desa. Jika dana desa dilakukan tiga tahap, maka dana kelurahan hanya dua tahap.

Nilainya pun, jauh beda. Dana desa berkisar Rp.700 juta ke atas, dana kelurahan rata-rata hanya sebesar Rp.366 juta untuk setiap kelurahan.

Baca Juga :  Oknum Lurah Dinilai Ibarat Kontraktor Proyek Dana Kelurahan, Camat: Ini Soal Komunikasi

“Jadi yang dicairkan tahap pertama ini separohnya atau sekitar 183 juta,” katanya.

Dana tahap pertama ini, katanya, harus selesai dimanfaatkan paling lambat akhir bulan Juni 2020.

“Dana kelurahan ini belum bisa digunakan untuk penanganan Covid 19. Masih seperti tahun lalu, kegiatan padat karya,” jelasnya.

Menurutnya, Pemkab Minahasa telah mengajukan usulan agar penggunaan dana kelurahan dapat pula dipakai untuk penanganan coronavirus disease 2019 atau Covid 19. Seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

“Hanya saja, Juknisnya belum ada sampai sekarang, sehingga baru bisa digunakan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur atau kebutuhan air bersih sesuai usulan yang disetujui,” paparnya.

Meski demikian, Mangala tak menafikan kemungkinan sebagian dana kelurahan digunakan untuk penanganan Covid 19.

Baca Juga :  Oknum Lurah Dinilai Ibarat Kontraktor Proyek Dana Kelurahan, Camat: Ini Soal Komunikasi

“Kita tunggu saja Juknisnya. Makanya, saya sarankan kalau bisa dana tahap pertama habis terpakai pada program prioritas dari kelurahan masing-masing. Jangan sampai tidak tuntas,” ujarnya.

Camat Kawangkoan Utara, Fabian DK Mendur, SPt, MM dan Camat Kawangkoan, Eightmi Johanna Moniung, SH senada membenarkan bahwa telah mendapat instruksi untuk secepatnya mengajukan Surat Permohonan Membayar (SPM).

Fabian dan Eighmi juga senada mengharapkan agar Mendagri Tito Karnavian segera menurunkan Juknis, yang ikut mengatur penggunaan dana kelurahan untuk penanganan Covid 19.

“Selain untuk operasional posko-posko Covid 19, juga Bantuan Langsung Tunai atau BLT,” kata mereka senada.

“Ini juga tak lain untuk mengkaver nama-nama yang telah diajukan diumumkan sebagai penerima BST tapi nama mereka tidak keluar,” ujar Camat Eighmi.

Penulis: Herly Umbas

News Feed