oleh

RDP Virtual DPD RI dengan BNPB, Senator Sulut Ini Ungkap Kendala Daerah Hadapi Covid 19

Tomohon, Fajarmanado.com — Ketua BNPB Letjen TNI Doni Monardo melakukan rapat dengar pendapat (RDP) melalui virtual dengan Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Kamis (23/4/2020).

Dalam virtual meeting tersebut, 34 anggota Komite II bulat menyatakan mendukung, mengawal dan bersama pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanganan pandemi Covid 19 yang telah memapar 35 provinsi di tanah air ini.

Meski demikian, sebagai wakil daerah adalah merupakan suatu kewajiban untuk menyampaikan berbagai masalah, kendala dan upaya yang dihadapi pemerintah dan masyarakat di daerah.

“Sesuai tugas dan kewenangannya, maka Komite II DPD RI akan melakukan pengawasan implimentasi regulasi termasuk langkah-langkah strategis yang dilaksanakan BNPB,” kata Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai.

Penampakan virtual senator Sulut, Ir
Stefanus BAN Liow, MAP dan beberapa anggota Komite II DPD RI lainnya saat RDP dengan Ketua BNPB Letjen TNI Doni Monardo, Kamis (23/4/2020).

Pada kesempatan itu, Ir. Stefanus BAN Liow, MAP (SBANL), senator perwakilan Sulawesi Utara (Sulut), yang adalah salah satu dari 34 anggota Komisi II DPD RI ini, menyampaikan berbagai kendala, masalah dan kebutuhan daerah yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat.

Baca Juga :  Brimob Polda Maluku 'Hujani' Kota Ambon dengan Cairan Disinfektan

Di daerah, kata Stefa, sapaan akrabnya, masih ada keterbatasan ketersediaan alat pelindung diri (APD), susah mendapatkan ekstrasi reagen untuk beroperasinya laboratorium, ventilator.

“Dan banyak lagi,” ujarnya ketika mengikuti virtual meeting dari kediamannya, Kelurahan Walian, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon, Provinsi Sulut.

Demikian halnya, kata Senator SBANL, untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak Covid 19, baik saat ini maupun pasca Covid 19 nanti.

Stefa Liow kemudian berharap agar Gugus Tugas Nasional dengan melibatkan unsur terkait untuk segera mengintegrasikan pelaporan data agar masyarakat tidak dibuat bingung.

“Penyajian data Covid 19 harus sinkron antara pusat dan daerah,” tandas mantan Ketua Pria Kaum Bapa (PK/B) Sinode GMIM.

Lebih lanjut Senator SBANL mengatakan bahwa Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota di Sulut bersama stakeholder terkait, bahkan lembaga keagamaan dan elemen masyarakat secara maksimal terus mengerahkan semua potensi dan energi positif dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 termasuk memutus penyebaran virus yang mematikan itu.

Baca Juga :  Senator SBANL Dapat Masukan Persoalan Perindustrian dan Peternakan di Sulut

Sebelumnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo sebagai Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 secara detail menjelaskan langkah-langkah BNPB/Gugus Tugas dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19.

Setelah mendapat beragam masukan pada diskusi yang dipandu langsung Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai (Papua), didampingi Wakil Ketua Dr Ir Abdullah Puteh (Aceh) dan Hasan Basri, SE,MH (Kalimantan Utara), Ketua Gugus Tugas Pusat Letjen Doni Monardo memberikan apresiasi kepada Pimpinan dan Anggota Komite II DPD RI memberikan apresiasi.

Letjen Doni Monardo menilai sangat positif semua saran dan usulan konkrit Komite II DPD RI dalam upaya pencegahan dan penanganan mewabahnya Covid 19.

Mantan Komandan Paspampres ini kemudian meminta para Senator untuk mengingakatkan Posko/Satgas di masing-masing daerah, untuk data masuk ke pusat harus terus diup to date, sudah lengkap dan akurat supaya benar-benar terintegrasi pelaporan.

Penulis: Herly Umbas

News Feed