Tondano, Fajarmanado.com — Kabupaten Minahasa menjadi wilayah yang mendapat perhatian khusus terkait penanganan korupsi di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Buktinya, Minahasa menjadi tempat deklarasi pencanangan wilayah zona integritas Pengadilan Negeri Tondano menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang dilaksanakan di kantor PN Tondano pada Jumat (15/2/2019) tadi.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Minahasa Ir Royke Oktavian Roring MSi yang diwakili Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Jeffry Korengkeng SH MSi mengatakan bahwa hal tersebut adalah sebagai salah satu langkah preventif, dalam upaya pencegahan aparat peradilan agar tidak terjerat dalam kasus pidana.
Program ini juga sebagai upaya meningkatkan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien serta dalam rangka melayani masyarakat secara tepat dan profesional, dengan tidak menyalahgunakan wewenang yang diembannya.
“Program ini kiranya dapat meliputi manajemen perubahan, peningkatan efektifitas kebijakan, peningkatan pelayanan, meningkatkan komitmen tepat waktu serta transparansi organisasi,” ujar Korengkeng.
Untuk itu ia brharap supaya ada penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja. Meliputi penguatan akuntabilitas kinerja dan penyelesaian penuntasan perkara.
Karena ini, lanjut dia, sejalan dengan reformasi birokrasi yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan.
“Terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur melalui reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara,” jelasnya.
Korengkeng juga menjelaskan, tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
“Saya juga mengapresiasi kepada jajaran PN Tondano karena berkomitmen untuk menciptakan zona integritas. Semoga kedepannya sinergitas antara Pemkab Minahasa dan PN Tondano dapat kita tingkatkan bersama,” pungkas Korengkeng.
Momentum tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Mitra Drs. Jouke Legi, Ketua Pengadilan Negeri Tondano ST. Iko Sudjatmiko SH MH, Dandim 1302 Minahasa Letkol Inf. Slamet Raharjo S.Sos MSi, Kajari Minahasa Rakhmat Budiman Taufani SH MKn, Ketua DPRD Kabupaten Minahasa James Rawung SH, Kapolres Minahasa AKBP. Denny Irawan Situmorang SIK, Kapolres Tomohon AKBP. Raswin Bachtiar Sirait SIK SH MSi, Ketua Pengadilan Agama Tondano Rukijah Madjid S.Ag.
Hadir juga, Plh Kalapas Tondano Ipin Saripin S.Pd, Perwakilan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tomohon Marla S. Mait S.Psi, Tokoh Agama Pdt Soni Repi S.Th, Habib Hj Husain Asagaf.
Penulis: Fiser Wakulu