Manado, Fajarmanado.com — Ratusan petani kelapa di Sulawesi Utara (Sulut) terus menggelar aksi demo. Setelah di perusahaan konsumen kopra, reaksi atas anjloknya harga kopra itu berlangsung di Kantor DPRD Sulut, Kairagi Manado, Senin (26/11/2018).
Bersamaan dengan itu, Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, SE mengungkapkan pihaknya sudah merancang program jangka panjang untuk mengatasi anjloknya harga kopra. Caranya, mengembangkan industri minyak goreng kelapa skala kelompok tani.
Demo melibatkan kalangan mahasiswa, yang menamakan diri Gerakan Kopra (Kolektif Perjuangan Rakyat) Sulut itu di gedung DPRD Sulut diterima Wakil Ketua Wenny Lumentut, SE.
Melalui juru bicaranya, Gerakkan Kopra Sulut mendesak pemerintah harus membentuk BUMD untuk menampung dan mengelola hasil pertanian, termasuk kelapa, sekaligus memberikan pencerahan kepada masyarakat soal keuntungan mengonsumsi minyak kelapa dalam.
“Saya atas nama pimpinan DPRD Sulut dan seluruh anggota dewan siap menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat,” komentar Lumentut, yang juga Ketua DPD Gerindra Sulut ini.
Sementara itu, Gubernur Olly mengungkapkan, rancangan program untuk memberdayakan produksi petani kelapa, dilakukan dengan memberi bantuan mesin produksi minyak kelapa kepada kelompok tani.
Di tahun 2018 ini, ada 12 unit mesin produksi minyak kelapa untuk industri minyak goreng kelapa, yang dua diantaranya termasuk bantuan tempat pengolahan kelapa.
Pada tahun 2019 nanti, lanjut dia, Pemprov Sulut akan memberikan bantuan yang sama namunlebih besar lagi. Yaitu, sebanyak 23 unit mesin beserta tempat pengolahan senilai Rp.7 miliar.
“Mesin produksi ini bakal menghasilkan minyak goreng berkualitas baik dan tidak bau tengik sehingga bisa diserap pasar,” kata Olly, Senin (26/11/2018) sore.
Olly menuturkan, pemerintah dapat membuat regulasi dalam rangka meningkatkan penghasilan petani kelapa di Sulut, akan tetapi produk minyak kelapa yang dihasilkan harus bebas bau.
“Mutu minyak kelapa harus ditingkatkan kemudian pemerintah buat regulasi,” ucap Olly.
Lanjut Olly, mesin produksi minyak kelapa ini dibagikan khusus untuk kelompok tani karena minyak kelapa tidak bisa diproduksi secara massal.
“Minyak kelapa tidak boleh diproduksi secara massal karena bisa menghasilkan bau yang tidak enak, sehingga harus diproduksi secara terbatas,” beber Olly.
Selain pemberian mesin produksi minyak goreng kelapa, Olly menyebut langkah lain yang dilakukan Pemprov Sulut untuk meningkatkan nilai jual produk turunan dari kelapa, yaitu mengadakan pertemuan yang diikuti seluruh daerah penghasil kelapa di Indonesia.
“Pemerintah sudah melakukan pertemuan di Sulawesi Utara yang diikuti seluruh propinsi dan kabupaten penghasil kelapa dengan asosiasi pengusaha kelapa se Indonesia yang dihadiri juga asosiasi kelapa internasional,” tandas Olly.
Menurut Olly, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan nilai jual kelapa dan sawit dengan mengolahnya menjadi bahan bakar pada tahun depan.
“Presiden Jokowi sudah merespon dengan kebijakan minyak nabati dibuat Solar B20 untuk Tahun Anggaran 2019,” pungkas Olly.
Menariknya, Olly juga menerangkan adanya kerjasama Pemprov Sulut, Balit Palma dan LIPI untuk menghasilkan bibit kelapa dengan membangun laboratorium kelapa. Ini akan menopang lahirnya industri kelapa terpadu yang menarik minat para investor ke Sulut.
“Peningkatan kualitas tanaman kelapa terus dilakukan. Saat ini Pemprov Sulut, Balit Palma dan LIPI sedang membangun laboratorium kelapa di Mapanget,” ujarnya.
Penulis: Jones Mamitoho
Editor : Herly Umbas
