Manado, Fajarmanado.com – Untuk memenuhi kebutuhan beras nasional, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) kembali menghidupkan program Gerakan Makan Tanpa Nasi (Gentanasi).
Gerntanasi sudah lama dicanangkan di daerah Nyiur Melambai. Namun, program ini seakan redup dan tak berjalan kontinyu. Acara-acara serimonial dari jajaran pemerintahan sampai di tingkat kecamatan, tak bertahan lama tidak menyajikan nasi pada setiap resepsinya.
Oleh karena itulah, Bekerjasama dengan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan), Pemprov Sulut melaksanakan pemantapan program Gerakan Diversifikasi Pangan melalui Gentanasi di Graha Bumi Beringin, Manado, Jumat (22/09/2017).
Namun program Gentanasi ini, tidak mengharapkan semua warga Sulut supaya tidak lagi mengonsumsi nasi samasekali. Hanya disarankan sekali saja tidak melahap nasi. Menu utama ini diarahkan diganti dengan pangan lokal, seperti sagu, ubi atau jagung.
“Saya setuju dengan Gentanasi. Jika seluruh keluarga di Sulut dalam seminggu mengganti nasi dengan pangan lokal sekali saja waktu makan dalam, pasti banyak manfaatnya, termasuk kesehatan yang lebih baik,” kata Wakil Gubernur (Wagub) Sulut Drs Steven Kandouw.
Gentanasi, katanya, merupakan program yang berdampak positif dalam mengurangi ketergantungan masyakat terhadap nasi atau beras, juga terhadap kesehatan.
“Melalui Gentanasi, ketergantungan masyarakat terhadap beras bisa dikurangi, karena di Sulut, ada beberapa sumber pangan pokok. Untuk itu program ini harus terus digencarkan,” katanya.
Ia mengatakan, salah satu kearifan lokal yang mendukung penganekaragaman pangan, adalah pisang Goroho, yaitu pisang khas daerah yang menjadi salahsatu sumber makanan masyarakat Minahasa sejak zaman dahulu.
Selain itu, di Kepulauan Sangihe, terdapat Sagu, yang merupakan makanan lezat dengan kandungan gizi cukup tinggi dan bisa dijadikan sebagai makanan bergizi bagi masyarakat.
Di wilayah Minahasa raya, ada juga pangan lokal yang diolah dari jagung. Yakni, beras yang diolah sebagai nasi jagung dan tepung jagung, yang banyak dikonsumsi masyarakat.
Di tempat yang sama, Ketua TP-PKK Sulut, Ir. Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan menerangkan pentingnya kualitas konsumsi pangan dan gizi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sulut.
“Kita harus berupaya menyediakan pangan dalam jumlah dan keragaman yang cukup, dengan kualitas yang layak dan tersedia sepanjang waktu. Ini harus dilaksanakan karena pola konsumsi pangan penduduk Sulut saat ini masih kurang beragam dari jenis pangan dan keseimbangan gizinya,” ujarnya.
Adapun keragaman jenis pangan itu, menurut Ibu Rita harus memenuhi kecukupan gizi masyarakat Sulut.
“Menu yang disajikan hendaknya terdiri dari sumber karbohidrat, pangan sumber protein hewani dan protein nabati yaitu daging, ikan dan kacang-kacangan serta pangan sumber vitamin dan mineral yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Penganekaragaman Pangan dan Keamanan Pangan Kementerian Pertanian Ir Tri Agustin Satriani MM yang mewakili Kepala Badan Ketahanan Pangan, Dr. Agung Hendriadi mengatakan, upaya percepatan diversifikasi pangan sangat penting dilaksanakan agar masyarakat mampu mengurangi konsumsi beras dan terigu.
“Upaya menurunkan konsumsi beras dan terigu harus diikuti dengan penyediaan pangan karbohidrat dari pangan lokal seperti sagu, singkong, ubi jalar, sukun, ganyong, pisang dan sebagainya,” katanya.
Penyediaan pangan tersebut adalah langkah strategis untuk mengembangkan pola konsumsi beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA).
Pertemuan itu turut dihadiri, Wakil Ketua TP-PKK dr Kartika Devi Tanos, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang juga Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Rudi Mokoginta, SE, MTP dan pengurus TP-PKK kabupaten dan kota.
Editor : Herly Umbas
