Manado, Fajarmanado.com – Perilaku ini bukan menjadi contoh yang baik. Pemerintah Daerah yang idealnya taat membayar pajak, justru kejadiannya tidak demikian. Hal ini menyusul terkuaknya informasi, sedikitnya ada 206 kendaraan dinas yang belum membayar pajak kendaraan.
Hal ini dibenarkan Olvie Atteng, Kaban Pengelolaan Keuangan dan Retribusi Daerah. Kepada sejumlah wartawan yang menemui dia di ruang kerjanya, Senin (12/06/2017), Atteng menjelaskan, awalnya dalam data laporan ada 15 halaman kini sudah tinggal empat halaman Wajib Pajak (WP) belum bayar pajak.
Namun, tuturnya, dari hasil inventarisasi, 877 kendaraan dinas di pemprov Sulut dan di instansi vertikal secara keseluruhan ternyata yang belum bayar, terhitung Bulan Juli ini mencapai 206 yang belum membayar atau 75 persen. “Jumlah yang sudah membayar 671 pasca disampaikan ke masing-masing SKPD,” katanya.
Dis atu sis Atteng mengapresiasi mereka yang sadar pajak, meski masih ada yang mungkin belum tertata. Termasuk daerah ada yang paling banyak namun sudah mengirimkan surat untuk membayar pajak kendaraan dinas. “Hampir terlupa ada juga satu kendaraan dilingkungan pimpinan rektorat Unsrat belum membayar pajak kendaraan bermotor,” tambahnya.
Kondisi itu pun sampai di telinga Wakil Gubernur Sulut Steven OE Kandouw. Dia langsung mengeluarkan penegasan bagi seluruh pemegang kendaraan dinas di 15 kabupaten dan kota agar taat aturan. “Yang tidak bayar tidak bisa jalan dan kami akan tarik kendaraannya,” tegas Wagub Kandouw.
Tidak sampai situ, Wagub mengatakan instansi terkait Pemprov Sulut akan mengumpulkan seluruh kendaraan dinas yang belum bayar pajak kendaraan bermotor dan cek on the spot. Langkah ini menurut Wagub Kandouw berlaku bukan hanya kendaraan pemerintah melainkan hingga instansi vertikal. “Termasuk kendaraan yang mutasi harus bayar pajak,” ungkapnya.
Atteng menambahkan, pasca pemberitaan di media begitu banyak kendaraan dinas yang tidak bayar pajak kendaraan bermotor ke kantor badan pengelolaan keuangan dan retribusi daerah provinsi dan UPTB Minahasa Utara Pengelola Pajak dan Retribusi, menjadi perhatian Wagub Sulut.
“Pasca pemberitaan di sejumlah media, memang warning pak wagub terkait kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak khususnya kendaraan dinas yang angkanya terus melonjak. Kamia harapkan pemegang kendaraan dinas bisa selesaikan soal pajak ini,” katanya.
Penulis: Tony
Editor: Jeffry Th. Pay
