Jakarta, Fajarmanado.com – Penanganan konflik social di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) hingga bulan berjalan Maret tahun 2017 berjalan aman dan kondusif. Itu karena, bupati Christiany Eugenia Paruntu selalu memantau jalannya keamanan antar lembaga.
Atas keseriusan tersebut, bupati diundang pemerintah pusat untuk hadir dalam acara terpadu dalam rangka penanganan konflik sosial tahun 2017 di Ballroom Hotel Bidakara, Jakarta Pusat belum lama ini.
Bupati Tetty hadir didampingi Kepala Kesbangpol Drs Benny Lumingkewas dan sejumlah pejabat Pemkab Minsel lainnya.
Kabag Humas dan Protokol Setdakab Minsel, Henri Palit, SH mengatakan, kegiatan tersebut dalam rangka menyamakan persepsi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pencegahan, penghentian dan pemulihan konflik sosial yang terjadi di banyak daerah.
‘’Selain itu, dilaksanakan pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang telah terbentuk sejak tahun 2014 melalui SK Bupati. Selanjutya, sesuai amanat Inpres N0.12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Juga telah dibentuk gugus daerah gerakan nasional revolusi mental di Kabupaten Minsel,’’ucapnya.
Kesempanatan terpisah, bupati Tetty Paruntu menegaskan, dalam mewujudkan komitmen untuk menghentikan kekerasan fisik dan melindungi korban akibat penanganan konflik sosial maka dilakukan penandatanganan pedoman kerja atas nota kesepakatan antara Polri dengan Kemendagri, Kemensos, Kemeninfokom, Kemen PPA, TNI dan BIN.
‘’Penandatanganan pedoman kerja atas nota kesepakatan tentang penghentian kekerasan fisik dan perlindungan korban dalam rangka penanganan konflik sosial untuk menyamakan persepsi penanganan masalah sosial di tanah air,” katanya. Acara itu disaksikan pula oleh Menko Polhukam Dr H Wiranto dan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo,’’jelas bupati CEP.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ketika memberikan sambutan mengatakan, dengan dilaksanakan Rakornas ini diharapkan akan semakin meningkatkan sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
“Dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kompleks mengharuskan pembangunan di segala bidang membutuhkan stabilitas keamanan.Kebersaman antara pemerintah ,TNI, Kepolisian Kejaksaan, BIN dan berbagai elemen untuk mencegah ancaman terhadap NKRI sangat dibutuhkan dengan melakukan deteksi dini danmeng antisipasi munculnya konflik-konflik sosial. Untuk itu, forum- forum komunikasi di daerah diharapkan semakin dihidupkan dalam menciptakan stabilitas keamanan,’’ papar Kumolo.
(andries)
