Amurang, Fajarmanado.com – Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu, SE menegaskan, bahwa tahun 2017 ini 167 hukum tua di Minahasa Selatan kebagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang juga dianggarkan melalui APBD 2017. Pasalnya, sesuai pagu yang ada sebesar Rp 53,5 miliar.
‘’Oleh sebab itu, kata bupati Tetty Paruntu, agar supaya hukum tua dapat mengelola ADD itu dengan sangat baik. Bahwa, sesuai UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, agar tak menjadi masalah maka hukum tua harus melakukan secara transparan dalam penggunaan ADD tersebut,’’ujar bupati dihadapan para tamu dari Jakarta, Jumat (3/2/2017) kemarin.
Lanjut bupati tercantik di tanah air ini, selain UU No.6 tahun 2014 tentang Desa kita harus selalu mengucap syukur dan pujian kepada Tuhan sehingga kita bisa ketahui soal besaran pagu ADD tahun 2017 ini.
‘’Jadi, harapan mulia bupati, agar supaya sebelum penggunaan dilaksanakan. Maka, hukum tua di Minsel diminta transparan terhadap masyarakat. Ingat, saya tak mau ada penyampaian hal-hal yang kurang berkenan dengan saya. Ingat, bahwa saya tak akan meladeni kalau oknum hukum tua seenaknya hanya untuk memperkaya diri,’’jelas Ketua DPD II Partai Golkar Minsel ini.
Selain itu, lanjut tokoh perempuan Minsel yang berpengaruh secara nasional ini menjelaskan lagi. ‘’Pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus kita lakukan bersama-sama. Sehingga kunci tentang UU No.6 tahun 2014 tentang Desa harus lewat kemandirian dan jaminan sumber daya berbasis keuangan untuk kita selenggarakan,’’ jelasnya.
Bupati Tetty juga menekankan, penyelenggaraan pembangunan melalui ADD dapat kita tingkatkan melalui partisipasi masyarakat. Yaitu melalui kerangka penguatan, kebijakan penyelenggaraan desa dengan kebutuhan warga masyarakat. Sehingga, revitalisasi modal sosial desa dalam pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik.
‘’Oleh sebab itu, harap bupati pilihan masyarakat Minsel yang diusung ‘Partai Moncong Putih’ ini mengingatkan kembali, agar seluruh hukum tua dan perangkat desa dalam rangka penyampaian pagu ADD tahun 2017 harus ikuti pengelolaan APBDes yang baik. Juga, pokok persoalan paling penting adalah terinci dan transparan serta akuntabel dengan melibatkan peran masyarakat,’’pungkas bupati Tetty yang berpasangan dengan Franky D Wongkar, SH.
Hadir diantaranya, tamu-tamu dari Kementerian Pertanian RI antaranya Ir. Dudy Gunadi, MS, Direktur Perlindungan Perkebunan Ditjen Perkebunan Kementan RI, Kasubdit Tanaman Rempah Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah, Ditjen Perkebunan Kementan, RI. Ir. Abdul Azis, M,Sc. di dampingi Kadis Perkebunan Provinsi Dulut, Ir. Revli Ngantung. Juga, Kepala Dinas Pertanian Minsel Frans D Tilaar, SP Msi, serta wakil bupati Minsel Franky D Wongkar, SH.
(andries)
