Manado, Fajarmanado.com – Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Manado tahun depan masih menjadi teka-teki. Namun, jika memang akan dilaksanakan penambahan personil pegawai, Pemkot akan lebih terfokus menempatkannya di kelurahan.
Saat dihubungi Fajarmanado.com Minggu (20/11) Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Manado Hans Tinangon mengatakan Pemkot Manado masih menanti keputusan Pemerintah pusat, karena merupakan kewenangan dari pusat.
Lanjut dikatakan, pemerintah pusat hanya melihat kebutuhan tiap daerah termasuk Kota Manado.
“Seperti tahun lalu ada 1.000 lebih. Kita pakai analisa jabatan, karena apa? Pertimbangan. Seperti di Kelurahan, coba lihat banyak staff tidak ada,” ujar Tinangon.
Penambahan pegawai di tiap Kelurahan sangat diperlukan. Namun, kembali lagi melihat kebijakan pemerintah pusat, kata Tinangon.
“Mereka akan tanya berapa formasi. Tapi, minimal Kota Manado membutuhkan formasi yang harus disiapkan kurang lebih 1.000 CPNS,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi A Dekot Manado Royke Anter menilai, kuota penerimaan CPNS tahun depan semuanya tergantung dari kebutuhan.
“Kalau memang SKPD atau instansi masih memerlukan dukungan pegawai, silahkan. Tapi, kalau sudah cukup ya tidak usah. Malahan, jika nantinya didapati tidak kerja, ya bikin apa?,” ucap Royke Jumat (18/11) kemarin.
Lanjutnya, dirinya juga mendukung terkait kebutuhan penambahan di tiap kelurahan.
“Sekarang ini di kelurahan bukan hanya staff, malah jabatan kepala seksi banyak yang masih kosong. Apakah itu karena kekurangan pegawai atau belum ada pegawai yang cocok mengisi jabatan tersebut,” tandasnya.
Penambahan pegawai, kata dia, bakal berdampak pada anggaran.
“Kita jangan egois, kalau daerah lain lebih membutuhkan penambahan, kita di sini jangan memaksakan diri,” pungkasnya.
Senada disampaikan anggota Komisi A Bambang Hermawan, setiap ada agenda bertemu dengan lurah-lurah selalu ada keluhan tentang itu.
“Kemarin juga sempat jadi persoalan tentang jumlah PNS di tiap kelurahan dibandingkan dengan pengadaan barang,” pungkasnya.
Lurah Wanea Agus Panekenan saat dikonfirmasi mengatakan di wilayah kepemimpinannya ada satu seksi yang kosong.
“Karena pensiun tahun ini, sekitar 3-4 bulan lalu,” ungkapnya.
Terpisah. Pengamat pemerintahan Dr Alfon Kimbal menilai penambahan personil 1.000 orang terlalu banyak. Pemerintah harus melihat dan mempertimbangkannya.
“Lebih baik miskin struktur kaya fungsi, jangan sebaliknya. Penambahan personil yang lebih namun kerja buruk. Nantinya, bakal berimbas dalam pelayanan publik,” kuncinya.
(Fred)
