oleh

Ditjen Pajak Sudah Bisa Intip Transaksi Keuangan Nasabah Bank

MANADO, FAJARMANADO.com — Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selama ini kesulitan melacak transaksi keuangan nasabah di bank. Namun sekarang hal tersebut bisa diwujudkan, meski harus melewati Badan Intelijen Negara (BIN).

“Jadi pajak kan tidak bisa menembus transaksi keuangan, kalau BIN punya kewenangan untuk menembus itu,” kata Drajad Wibowo, Ketua Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan BIN‎, di Gedung Djuanda, Kemenkeu, Jakarta, Kamis (26/11/2015)

Drajad memastikan, tindakan ini tidak akan bertabrakan dengan undang-undang yang mengatur kerahasiaan nasabah bank‎. Meskipun Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan perbankan wajib untuk melaporkan data yang dibutuhkan intelijen.

Sesuai dengan yang tertera pada pasal 31 dari UU 17/2001 tentang intelijen negara, BIN berenang melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi.

“Jadi BIN kewenangan penyadapan, punya kewenangan untuk meminta transaksi keuangan dari BI, dan mereka wajib,” terangnya.

BIN juga bisa memberikan informasi kepada Ditjen Pajak atas praktik transfer pricing yang dilakukan oleh wajib pajak. Praktik tersebut memang cukup marak dilakukan oleh perusahaan multinasional, dengan banyaknya cabang yang dimiliki di berbagai negara.

“‎Kalau misalkan ada transfer pricing pajak atau yang sekiranya mencurigai, tinggal berikan data ke BIN, BIN bisa lakukan penyadapan,” tegas Drajad.

(dtc/heru)

News Feed