Jakarta, FajarManado.com–Kongres Persatuan PWI 2025 tinggal menghitung hari. Ruang demokrasi organisasi profesi wartawan tertua di tanah air selang 29–30 Agustus, akhir pekan ini, sangat diharapkan melahirkan pemimpin yang benar-benar dapat menyatukan semua anggota organisasi profesi wartawan tertua di tanah air.
Tak hanya itu. Ketua Umum (Ketum) terpilih periode 2025–2030, haruslah adalah sosok yang benar-benar teruji menerapkan kode etik dan prilaku jurnalistik sehingga bisa menjadi role model. Baik dalam karir maupun prilaku.
Tokoh pers nasional Dahlan Iskan berharap Ketum PWI 2025–2030 hasil Kongres Persatuan 2025 di Cikarang, Jawa Barat nanti adalah tokoh netral.
“Tentu saya ingin tokoh netral,” komentar Dahlan Iskan, Jumat, 8 Agustus 2025.
Seperti diketahui, Kongres Persatuan PWI 2025 akhirnya sepakat digelar akhir bulan ini karena terjadi dualisme kepemimpinan pascakasus dana hibah forum BUMN.
Dana sekira miliaran itu, dituding disalahgunakan pengurus hasil Kongres PWI XXV Bandung tahun 2023, dengan Ketum Hendry Ch. Bangun.
Kisruh itu, memicu digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) PWI di Jakarta 2024, yang memilih Ketum Zulmansyah Sekedang.
Akhirnya, difasilitasi Dewan Pers, kedua kubu sepakat melaksanakan Kongres Persatuan PWI pada 29–30 Agustus 2025 di Cikarang, Jawa Barat untuk memilih Ketua Umum PWI periode 2025–2030.
Menurut Dahlan Iskan, agar tidak memunculkan potensi konflik lagi, sebaiknya dua Ketua Umum PWI saat ini, yakni Hendry C. Bangun dan Zulmansyah Sekedang, tidak ikut maju dalam pemilihan.
“Tokoh-tokoh utama dari kedua kubu itu bisa didudukan sebagai penasihat,” ujarnya.
Selain dua nama tersebut, ada lima nama lain yang sempat meramaikan bursa bakal calon Ketum PWI 2025–2030.
Mereka adalah Atal S. Depari (Ketum PWI Pusat 2018–2023), Teguh Santosa (Ketua Bidang Luar Negeri PWI periode 2013–2018 dan anggota Dewan Kehormatan PWI periode 2018–2020), Akhmad Munir (anggota Dewan Kehormatan PWI kubu Zulmansyah), Johnny Hardjojo (Ketua Dewan Penasihat PWI Jaya), dan Rusdy Nurdiansyah (Ketua PWI Kota Depok).
Teranyar, tinggal dua nama yang tersisa. Yakni, Hendry Ch Bangun dan Akhmad Munir, yang kini Direktur Pemberitaan Perum LKBN ANTARA.
Role Model
Senada dengan Dahlan Iskan, Direktur Eksekutif Merdeka Institute, Mulia Siregar, juga mengharapkan agar Ketum PWI hasil Kongres Persatuan 2025 adalah figur netral yang bisa menyatukan seluruh anggota dan mampu mengembalikan marwah PWI.
Menurut Mulia, Ketum PWI menjadi role model bagi jurnalis-jurnalis di seluruh Indonesia yang menjadi anggota PWI. “Dia haruslah sosok yang bisa diteladani, baik karier maupun perilakunya,” katanya.
Untuk itu, ia menyarankan agar para pemilik suara di Kongres Persatuan memilih, seperti halnya calon Ketua Umum PWI periode 2025–2030, harus juga memiliki track record baik.
“Track record bisa dilihat dari rekam jejak kariernya, ketaatan memegang kode etik jurnalistik, dan perilaku sosialnya,” ujar Mulia Siregar kepada wartawan di Jakarta, Senin, 11 Agustus 2025.
“Untuk itu, mulai dari proses penjaringan awal, pilihlah kandidat yang memiliki rekam jejak yang baik, tak pernah tersangkut masalah hukum, dan memegang teguh kode etik jurnalistik,” paparnya.
Sebagaimana Dahlan Iskan, Mulia menegaskan pula bahwa hal itu karena merasa sedih dan prihatin dengan konflik yang terjadi di tubuh PWI Pusat hingga terbentuk dualisme kepemimpinan. Apalagi, konflik dipicu masalah uang, yang selama ini menjadi hal tabu bagi jurnalis.
“Pemegang Kartu Biru (kartu UKW PWI) harus menjaga marwah PWI sebagai organisasi profesi wartawan dengan integritas tunggi,” tegasnya.
Mulia juga menegaskan agar pelaksanaan Kongres Persatuan PWI berlangsung secara bersih, akuntable, serta bebas dari transaksional dan money politics atau politik uang.
“Bagaimana bisa menjadi teladan kalau proses pemilihannya menggunakan politik uang, membeli suara, dan transaksional,” ujarnya.
[***heru]
