Ambon, Fajarmanado.com — DPRD Provinsi Maluku ternyata menemukan banyak proyek pendidikan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2024 yang bermasalah.
Temuan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IV, Wellem Kurnala kepada wartawan di rumah rakyat, Karang Pankang, Kota Ambon, selasa, 27 Mei 2025.
Dikatakan, dari hasil pengawasan, proyek fisik untuk pendidikan bermasalah terjadi pada beberapa daerah, seperti Kota Tual, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Proyek-proyek tersebut meliputi pembangunan pagar yang berasal dari DAU, dan gedung beserta pengadaannya dari DAK.
“Dari pendidikan banyak fisik di setiap kabupaten/kota itu bermasalah, DAK dan DAU, ada kerja yang benar ada juga yang tidak benar,” ungkapnya.
Bahkan, lanjut Kurnala, proyek yang turun ke daerah juga banyak tanpa sepengetahuan Kepala Cabang Pendidikan, termasuk siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran tersebut.
“Proyek DAK dan DAU yang turun ke setiap kabupaten/kota, tidak diberitahu kepada Kepala Cabang, bagaimana fungsi kontrolnya. Padahal, kepala cabang itu perpanjang tangan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Sehingga dia juga harus tahu apa sih yang dilakukan provinsi kepada setiap kabupaten/kota,” ujarnya.
Ia menilai salah satu faktor penyebab amburadul proses pekerjaan fisik di lapangan, bahkan tanpa kejelasan pihak yang bertanggung jawab, dikarenakan di masa kepemimpinan sebelumnya diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).
“Sekarang ini semua dari kepemimpinan Kepala Dinas semua masih Plt. Pertanyaannya siapa sih yang bertanggung jawab terhadap anggaran tahun 2024. Kalau Plt diganti, kemudian diganti lagi pertanyaannya siapa yang mau bertanggung jawab. Kita kemarin turun pun tidak ada Kabid yang mendampingi, hanya Kepala Cabang. Kita turun juga bingung, masa Kacab tidak tahu,” bebernya.
Walaupun demikian, katanya, dari hasil pengawasan tersebut akan dibahas kembali bersama OPD terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk mempertanyakan hal ini secara detail.
“Tentunya di internal komisi akan membuat satu analisis setiap pengawasan, maka nanti ada rangkuman. Jadi ada pentahapan yang dilakukan, sehingga pencapaian yang kita mau kejar dalam rapat bersama Dinas nantinya akan ada,” tegas Kurnala.
[ketty mailoa]
