Tomohon, Fajarmanado.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon tak menapik keterlambatan mengajukan permohonan kuota pupuk bersubsidi ke Kementerian Pertanian (Kementan) untuk tahun 2024 ini.
Keterlambatan tersebut diduga keras gegara kesibukan jajaran pejabat dan pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan setempat mensinkronkan data petani yang tidak sejalan pilihan politik dengan ‘penguasa’ Kota Bunga yang masuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) ini.
Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon, Dr Karel Lala ketika dikonfirmasi mengakui jika memang stok pupuk bersubsidi belum ada di Kota Tomohon sampai awal bulan Maret ini.
“Kami sudah mengusulkan namun nanti April baru ada pupuk bersubsidi,” katanya menjawab pertanyaan wartawan di Tomohon, Jumat (01/03/2024).
Karel Lala mengatakan, sesuai hasil konsultasi dengan Direktoral Jenderal (Ditjen) PSP Kementerian Pertanian, alokasi pupuk bersubsidi di Kota Tomohon masih menunggu revisi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 yang direncanakan pada April 2024.
‘’Untuk musim tanam ini, petani diarahkan untuk menggunakan pupuk organik,’’ kata ahli Bunga Krisan itu.
Saat ini, lanjut Lala, pihaknya sedang melakukan verifikasi dan validasi data e-RDKK sesuai surat Ditje PSP Kementerian Pertanian dan meminta agar petani bersabar menunggu alokasi pupuk bersubsidi pada April 2024 nanti.
Namun demikian, Karel Lala tak menanggapi lebih jauh penyebab keterlambatan verifikasi dan validasi ulang data nama-nama petani dalam kelompok-kelompok tani yang mengajukan RDKK.
Sementara itu, sejumlah petani mensinyalir bahwa upaya verifikasi dan validasi ulang RDKK dilakukan untuk mensinkonkan nama-nama petani pendukung dan bukan pendukung ‘partai penguasa’ di Kota Tomohon pada Pemilu serentak, Pilpres dan Pileg 2024 .
“Sebab sewaktu kampanye Pemilu sempat muncul ancaman kalau tidak sejalan dengan penguasa di daerah, akan dicoret dari daftar,” ketus petani sawah di pinggiran Kota Tomohon.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Tomohon, Ir Miky Junita Linda Wenur, MAP (MJLW) membenarkan adanya keluhan petani soal ancaman tersebut.
“Kasihan petani. Kami akan melakukan pengawalan secara ketat. Pemilu sudah selesai, mereka juga (PDI Perjuangan) sudah menang Pileg (Kota Tomohon), jangan ada lagi pilih kasih. Berilah hak yang kepada setiap masyarakat,” ujarnya.
Soal kekosongan pupuk bersubsidi ini, Miky Wenur, yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Kota Tomohon, juga mendesak Pemkot Tomohon bersikap transparan dan jujur.
“Saya sudah meminta teman-teman di Komisi II untuk memanggil hearing Pemkot dan pihak-pihak terkat agar semuanya menjadi jelas,” tutur Miky Wenur yang juga Ketua Komisi III DPRD Kota Tomohon. [**/heru]
