Manado, Fajarmanado.com — Setelah melalui rangkaian proses panjang, akhirnya Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2017 Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey, SE, rampung dibahas. Namun ada sederetan rekomendasi yang masuk daftar untuk ditindaklanjuti eksekutif.
Daftar rekomendasi tersebut disampaikan Ketua Pansus Ferdinand Mewengkang pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD Sulut yang dipimpin Ketua Andrei Angouw di Ruang Sidang Kantor DPRD, Kairagi, Manado, Jumat (27/4/2018), siang tadi.
Gubernur Olly pun mengapresiasi sikap wakil rakyat Sulut dalam sidang paripurna penyampaian keputusan DPRD terhadap LKPJ Gubernur 2017 tersebut.
“Saya percaya, bahwa rekomendasi yang disampaikan telah melalui suatu kajian pemikiran yang matang dan komprehensif serta terus memacu laju gerak roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk menjadi semakin optimal dan solutif menjawab harapan dan keinginan rakyat,” katanya.
Olly mengatakan, LKPJ 2017 yang telah disampaikannya memuat sejumlah substansi. Antara lain, arah kebijakan umum pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
Oleh karena itu, Olly berharap setiap rekomendasi yang disampaikan oleh pihak DPRD dapat memenuhi ciri rekomendasi yang konstruktif.
“Antara lain, diarahkan untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan, berorientasi pada tindakan nyata dan spesifik, ditujukan pada pihak yang mempunyai wewenang untuk bertindak, dan dapat dilaksanakan dengan biaya yang memadai,” ujarnya.
Gubernur Olly sslanjutnya berjanji dan memastikan akan menindaklanjuti setiap catatan dan masukan yang disampaikan oleh Pansus LKPJ DPRD Sulut.
“Saya mengajak segenap stakeholders pembangunan terkait, utamanya Perangkat Daerah, Biro, Kantor dan seluruh Unit Kerja di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, untuk bersama-sama merespon cepat dan tepat berbagai rekomendasi ini, dengan melakukan perbaikan dan pembaharuan sebagaimana mestinya,” imbuhnya.
Ketua Pansus LKPJ 2017, Ferdinand Mewengkang mengapresiasi optimalisasi pengelolaan pendapatan Sulut tahun 2017 karena dinilai berhasil, bahkan melampaui Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun sebelumnya.
Terbukti, Pemprov Sulut mampu mengoptimalkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di tahun 2017, PAD Sulut sebesar Rp 1.146.694.267.559 meningkat dari Rp. 981.071.815.882 pada tahun 2016.
Disamping itu, Sulut juga memperoleh dana perimbangan sebesar Rp. 2.508.041.622.193 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 77.185.233.000 sehingga secara keseluruhan total pendapatan daerah sebesar Rp. 3.731.919.122.752.
Pada kesempatan itu, Pansus LKPJ menyampaikan beberapa rekomendasi yang diharapkan segera ditindaklanjuti Pemprov Sulut.
Pihak Pansus mengusulkan agar pemerintah terus melakukan penyelamatan lingkungan, termasuk menormalisasi dan menata bantaran-bantaran sungai yang ada di daerah ini.
“Perlu adanya reboisasi penanaman kembali demi pelestarian hutan dan lingkungan serta penyediaan kebutuhan pertanian,” kata Mewengkang, politikus Partai Gerindra ini.
Mewengkang juga meminta Pemprov Sulut untuk segera memperbaiki ruas jalan provinsi yang rusak agar akses jalan tersebut bisa dinikmati masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.
Persoalan batas wilayah di Sulut juga tak luput dari perhatian Pansus LKPJ. Mewengkang meminta Pemprov Sulut segera menuntaskan penyelesaian masalah tapal batas wilayah.
Dengan adanya penegasan batas daerah, lanjut dia, akan mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti baik aspek yuridis maupun fisik di lapangan.
Sementara itu, Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw yang memimpin Rapat Paripurna tersebut, berterima kasih kepada seluruh Pansus LKPJ yang telah melaksanakan tugas dengan sebaiknya.
“Terima kasih juga kepada kita semua yang telah mengikuti Rapat Paripurna DPRD Sulut ini,” kata politikus PDI Perjuangan itu, didampingi tiga Wakil Ketua, Marthen Manuel Manoppo SH (Demokrat), Wenny Lumentut SE (Gerindra), dan Drs Stevanus Vreeke Runtu (Golkar).
Rapat paripurna turut dihadiri Wakil Gubernur Drs. Steven Kandouw dan unsur Forkopimda Sulut dan para pejabat Pemprov Sulut.
Editor : Herly Umbas
