Sumarsono Pertahankan LAKIP Sulut
Kepala Bagian Tatalaksana Biro Organisasi Setda Provinsi Sulut Judhistira Siwu, SE, Msi, mewakili Pemprov Sulut menerima penghargaan LAKIP dari Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta. (Foto: Ist)

Sumarsono Pertahankan LAKIP Sulut

MANADO, FAJARMANADO.com – Penjabat (Pjb) Gubernur DR. Sumarsono, MDM semakin membuktikan kapasitasnya. Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemdagri ini berhasil mempertahankan prestasi Pemprov Sulawesi Utara (Sulut) di bidang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan menerima penghargaan terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 .

Penghargaan tersebut diserahkan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (16/12/2015).

Menteri PAN RB Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi menjelaskan, evaluasi terhadap LAKIP ini dilaksanakan terhadap seluruh kementerian, lembaga non kementerian dan pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten dan kota. Namun yang diserahkan baru untuk kementerian, lembaga non kementerian dan pemerintah provinsi, sedangkan untuk pemerintah kabupaten dan kota masih dalam tahap perampungan.

Dikatakan, hasil evaluasi tahun ini terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas dari instansi pemerintah dalam pelaporan akuntabilitas kinerjanya.

Sementara Wakil Presiden RI Jusuf Kalla  menekankan pentingnya pelaksanaan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas kerja instansi pemerintah dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

“Evaluasi LAKIP saya harapkan bisa meningkatkan kinerja seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah semata-mata untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Pemprov Sulut sendiri mendapatkan predikat B atau baik, sekaligus menempatkan Sulut sebagai provinsi dengan perolehan nilai tertinggi di kawasan Timur Indonesia, di bawah Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Timur yang memperoleh nilai A.

Pemprov DKI Jakarta hanya mendapatkan predikat CC. Di posisi paling bawah ada Provinsi Kalimantan Utara dengan predikat D. Sedangkan Pemprov Banten, Sulawesi Selatan, Aceh, Sulawesi Barat, Jambi hingga Papua Barat bernasib sama dengan DKI karena harus puas dengan nilai CC.

Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sulut Farly Kotambunan, SE melalui Kabag Tata Laksana Judhistira Siwu, MSi mengatakan, capaian yang diraih Pemprov Sulut kali ini adalah hasil kerja keras dari tim dan seluruh komponen yang terlibat dalam penyusunan Lakip.

Namun menurut dia, ada beberapa catatan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk menyempurnakan dokumen perencanaan dan penajaman terhadap pengawasan.

“Secara umum sudah baik, namun ke masih perlu ada upaya untuk memperoleh predikat yang lebih baik lagi. Untuk itu kerjasama dan dukungan semua instansi terkait sangat dibutuhkan untuk ditingkatkan lagi,” ujar Siwu.

Hadir pada acara penyerahan tersebut seluruh menteri Kabinet Kerja dan kepala daerah, antara lain,  Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Banten Rano Karno, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak, Gubernur Jawa Timur Sukarwo, Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X, Namun Gubernur DKI Basuki T Purnama hanya diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKi Saefullah.

(hendry rambet)