KPK Sambangi Kantor Bupati Minsel, LSM Bangkit Indonesia: Kasus Dana Sertifikasi Minta Ditindaklanjuti
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sambangi Pemkab Minsel

KPK Sambangi Minsel, LSM Bangkit Indonesia Minta Seriusi Dana Sertifikasi

Amurang, Fajarmanado.com – Diam-diam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi Kantor Bupati Minahasa Selatan (Minsel). Tanpa banyak yang tahu, lembaga anti rasuah ini ternyata sudah berada di daerah ini sejak sejak Rabu (17/5/2017). Bahkan, Kamis (18/5/2017) hari ini, KPK sedang berada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Minsel.

Informasi yang diterima Fajarmanado.com, kedatangan KPK ke Pemkab Minsel terkait soal dana sertifikasi tahun 2014, 2015 dan 2016 di masa kepemimpinan Ollyvia K Lumi, SSTP, MSi sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) . Dari data yang dirangkum menyebutkan,  ada sekitar  Rp 48 miliar dana yang menjadi hak para ‘guru profesional’ yang tak disalurkan kepada mereka yang berhak selang tiga tahun itu, padahal uangnya sudah ditransfer pemerintah pusat ke kas daerah.

Bahkan, kasus tersebut sudah dilaporkan ke KPK beberapa tahun lalu. Dan ternyata, terhitung sejak Rabu (17/05/2017), kemarin, KPK akhirnya menyambangi Pemkab Minsel. Lebih dulu, KPK ke Disdikpora, selanjutnya menyasar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Minsel.

Ketua LSM Bangkit Indonesia Cabang Minsel, Djony Pojoh membenarkan kedatangan KPK di Minsel. ‘’Informasi ini sudah beberapa hari, bahkan diposting di media social. Hanya saja, banyak yang tidak percaya kalau KPK akan turun ke Pemkab Minsel. Dan terbukti, bahwa kedatangan KPK langsug mendatangi Dinas Dikpora Minsel. Usai itu, tim dengan kekuatan tiga orang personil langsung memeriksa BPKAD Minsel,’’ujar Pojoh.

Dikatakan Pojoh, bahwa bila benar kasus dana sertifikasi tahun 2014/2015/2016 tidak dibayarkan Pemkab Minsel kepada guru penerima dana sertifikasi. Maka, LSM Bangkit Indonesia meminta KPK jangan hanya datang dan selanjutnya tak ada tindaklanjut.

‘’Harapannya, semua kasus dugaan yang terjadi di Minsel oleh LSM BI diminta KPK untuk menseriusinya. Saya percaya, KPK sudah beberapa kali turun di Minsel. Namun, ternyata tidak ada penindakan secara terbuka. Sedangkan dugaan kasus dana sertifikasi, LSM BI minta KPK menseriusinya,’’katanya dengan nada keras.

Di tempat terpisah sejumlah warga Minsel menilai, kedatangan KPK ke Pemkab Minsel adalah pertama kali. ‘’Ya, saya pertama kali melihat mereka. Biasa lihat di tv-tv. Tapi, baru kali ini melihat ada tiga orang datang dan masuk di BPKAD Minsel,’’ungkap warga yang minta namanya tak ditulis.

Ditemui sejumlah staf ASN di BPKAD Minsel enggan bicara. ‘’Maaf, bukan rananya untuk bicara. Jangan, dan jangan ya. Kita tidak berhak bicara. Silahkan ke pak Sekda jo,’’tegas staf yang minta namanya tak ditulis.

Sekretaris Daerah Drs Danny H Rindengan, MSi dikonfirmasi melalui messenger tidak juga merespon sampai malam ini.

(andries)