Tondano, Fajarmanado.com – Kinerja BPK RI dan dewan Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kini mendapat sorotan. Menyusul aksi demo di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), oknum-oknum tim pemeriksa keuangan dan para wakil rakyat ini, dinilai telah bermain mata dengan Pemkab Minahasa.
“Demo di KPK pada 10 April lalu tak mungkin dilakukan kalau tidak ada indikasi proyek fiktif atau permainan anggaran pemerintah,” komentar Ketua Umum PAMI Perjuangan Noldy Pratasis dan pengamat pembangunan Minahasa Herry Plangiten, senada.
Dihubungi terpisah, mereka juga senada mengatakan, demo yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku dari Aliansi Masyarakat Minahasa (AMM) pada awal pekan ini pasti memiliki bukti soal indikasi penyalahgunaan dana pemerintahan Bupati Drs Janjte Wowiling Sajow MSI (JWS).
“Dari data-data yang mereka beberkan, kemudian dilaporkan kepada KPK waktu itu, pasti punya dasar. Minimal kejanggalan yang harus diuji kembali keabsahan pengalokasian dan pekerjaan proyeknya,” kata Pratasis.
Mengenai hasil pemeriksaan BPK yang selama ini tidak menemukan dugaan tersebut, Pratasis mengatakan, masyarakat mulai tidak percaya lagi dengan kinerja BPK. Audit BPK telah terbukti tidak valid semuanya.
“Buktinya, sudah ada auditor BPK yang divonis menerima suap,” katanya menunjuk contoh kasus di Kota Tomohon yang menyeret Wali Kota, yang saat itu berinisial JP alias Epe.
Hal senada, juga disampaikan Plangiten. Pria yang yang mengklaim diri sebagai ‘marhainis’ sejati ini menilai kinerja BPK juga tidak maksimal di Minahasa selama ini.
“Bukannya saya tidak setuju daerah saya ini mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK, tapi kenyataannya masih banyak faktor yang tidak mendukung atau janggal Minahasa mendapat predikat terhormat dalam pengelolaan keuangan,” ujarnya.
Jangankan soal pelaksanaan proyek, katanya, aset daerah pun belum semua tuntas. “Coba cek, apakah semua sekolah negeri dan tanah kantor lurah di Minahasa sudah memiliki sertifikat tanah. Saya bisa pastikan, belum,” tegasnya. “Kenapa BPK memberi opini WTP,” sambungnya.
Plangiten juga menyesalkan sikap dewan Minahasa yang selalu saja mengiyakan atau menyetujui laporan keterangan pertanggung jabawab (LKPJ) bupati setiap tahun.
“Kalau memang dewan bekerja maksimal, mengapa hal-hal seperti itu luput dari amatan mereka. Untuk apa mereka melakukan reses sampai 4 kali dalam satu tahun tapi tidak melihat kenyataan di lapangan dan menyerap aspirasi masyarakat yang sesungguhnya di wilayah,” ketus pria yang dikenal vokal ini.
(fis/ely)
