Amurang, Fajarmanado.com – Sejak kepemimpinan bupati sebelumnya, bukan sedikit dana pusat mengalir di Kabupaten Minahasa Selatan. Salah satu contoh, dana miliaran masuk di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Minsel. Tapi sayangnya, bangunan yang berasal dari APBN kini tabiar. Padahal, lokasi pembangunan sangat strategis di komplek Pelabuhan Perikanan Minsel.
Dari amatan Fajarmanado.com banyak bangunan dengan biaya APBN so tabiar dan belum berfungsi seperti biasanya. Padahal, warga lebih khusus para nelayan menginginkan pabrik es balok yang dibangun dengan biaya miliaran sudah beroperasi. Sebab, penggunaan es balok bagi nelayan Minsel sangat penting.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Minsel Ir Alexander Sonambela, MSi membenarkan hal diatas. Benar, kalau di komplek DKP so tabiar itu bangunan dengan biaya miliaran dari pusat. ‘’Tapi, bukan menjadi kewenangannya. Maksudnya, bangunannya berada dikomplek DKP. Namun semuanya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kalau DKP sendiri, hanya bantu mengamankan saja. Lainnya bukan kewenangannya, namun menyayangkan kalau dibiarkan terus menerus,’’ujar Sonambela, Kamis (16/3/2017).
Menurut James-panggilannya, fasilitas yang dibangun dengan nilai miliaran terlihat belum berfungsi sebagaimana keinginan warga. Namun, sangat disayangkan fasilitas diatas tidak lagi memiliki nilai dan manfaat.
‘’ Ada tiga fasilitas penting disini. Tapi, semuanya masih ‘mandek’ alias tak berfungsi sebagaimana keinginan warga khususnya para nelayan. Artinya, gedung-gedung atau fasilitas yang dibiayai pake uang APBN sudah sangat memprihatinkan. Salah satu contoh pula, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). Ada juga kios galangan kapal, Puskesmas dan pabrik es balok. Semuanya mandek dan belum berjalan,’’katanya.
Sonambela menyebut, bangunan tersebut bukan menjadi kewenangannya. Harus diakuinya, fasilitas bangunan tabiar karena pendukungnya sudah hilang atau pun belum ada sama sekali. Sebut lagi, sejumlah alat pelelangan ikan dan tidak memiliki aliran listrik, air dan lainnya. Juga dengan cold storage tidak memiliki aliran listrik. Pokoknya, semua fasilitas dengan biaya miliaran so tabiar percuma.
‘’Keinginannya, saat bupati Tetty Paruntu mempercayakan memimpin DKP Minsel, sebetulnya ingin menggunakan fasilitas yang tabiar itu. Tapi, semuanya terkendala dengan modal atau anggaran. Harapannya, kalau APBD 2017 tidak ada, maka akan diusulkan di APBD Perubahan 2017. Untuk pengoperasian cold storage dan pabrik es balok, Sonambela akan mempercayakan kepada koperasi. Namun, kami akan menyeleksi koperasinya dulu. Yang pasti, kalau koperasi pertama harus memiliki modal besar. Kalau tidak ada, maka usulnya BUMD saja yang melaksanakannya,’’pungkasnya.
(andries)
