AMURANG, FAJARMANADO.com—Pasca ditunjuknya Drs. Robby Sangkoy, MPd sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) menggantikan Nini Paruntu – Tumbuan, yang notabene ibu kandung Bupati Crhistianty Eugenia Paruntu pekan lalu, perutusan 17 Pengurus Partai (PK) Golkar ‘terbang’ ke Jakarta.
“Saya tahu siapa saja mereka yang berangkat ke Jakarta pekan lalu. Silahkan saja, saya tidak larang/ Toch mereka ke sana untuk meminta kejelasan penunjukan saya sebagai pejabat Ketua DPD II dari DPP,” katanya kepada , FAJARMANADO.com di Amurang, Senin (16/11/2015).
Dia menyakini bahwa penunjukannya sebagai Plt Ketua DPD II Minsel sudah sesuai dengan prosedur dan aturan organisasi Partai Golkar (PG). “Pasti jawaban yang mereka terima mendukung langkah yang diambil Pak SVR (Stevanus Vreeke Runtu) selaku Ketua DPD I Sulut,” katanya.
‘’Pasti ada oknum yang mengarahkan mereka ke Jakarta. Silahkan saja asal jangan melakukan pembangkangan dan tidak mengamankan garis partai dalam Pilkada serentak 2015 ini,” ujar Rosa, sapaan familiar Drs Roby Sangkoy, M.Pd ini. “Kita akan arahkan dan bina dulu, kalau tidak terpaksa dikenakan sanksi. Ya, kita tunjuk kader lain sebagai plt,” ujarnya lagi.
Tugas yang diembannya sebagai plt, lanjut dia, melakukan konsolidasi untuk mengawal dan memenangkan Pilkada Minsel dan Gubernur, serta mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) II Minsel. “Kita tetap mendukung Ibu Tetty (Christiantty Eugenia Paruntu) di Pilkada Minsel dan pasangan BeDa di Pilkada Gubernur,” jelasnya.
Di Pilkada Minsel, Tetty berpasangan dengan Frangky Wongkar atas usungan PDIP dengan jargon Pakar, sedangkan Pilkada Gubernur PG mendukung pasangan BeDa (Benny Mamoto – David Bobihoe). Selain PG, BeDa diusung juga oleh PKPI dan PKS. “Ini harga mati, harus dimenangkan oleh PG Minsel,” tandas Rosa.
D itempat terpisah, Ketua Bidang Organisasi DPD I PG Sulut, Drs Victor Rompas, MSi, menegaskan, sanksi tegas akan diberikan kepada kader partai terlebih para pengurus PK yang ke Jakarta tanpa restu pengurus DPD II Minsel. ‘’Ya, kader ataupun pengurus dan anggota legislatif yang tidak mendukung keputusan partai mengghadapi Pilkada nanti akan diberikan sanksi tegas. Kita tidak main-main,’’ kata Rompas.
(andries pattyranie)
