MANADO — Dialog publik bertajuk “Menuju Pemilihan Hukum Tua yang Transparan, Demokratis dan Bermartabat di Sulawesi Utara” yang digelar di Rumah Kopi 17, Jalan 17 Agustus, Teling Atas, Kota Manado, berlangsung dengan baik dan penuh diskusi konstruktif. Kegiatan ini menghadirkan berbagai unsur masyarakat, aktivis, serta pemangku kepentingan yang membahas pentingnya menciptakan proses pemilihan Hukum Tua yang jujur dan adil.
Dalam kesempatan tersebut, Kabid Politik dan Pemerintahan Intelkam Polda Sulut, Meidy Wowiling, menyampaikan bahwa seluruh pihak, khususnya media dan masyarakat, perlu berhati-hati dalam menyampaikan informasi agar tidak memicu konflik di tengah masyarakat. Ia menekankan pentingnya penyampaian berita yang berimbang demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.
Menurutnya, pelaksanaan pemilihan Hukum Tua ke depan harus dilakukan secara lebih profesional. Ia mengakui bahwa di lapangan masih ditemukan berbagai praktik yang berpotensi mencederai demokrasi, seperti manipulasi politik, intimidasi kepada pemilih, hingga upaya memaksa masyarakat untuk memilih calon tertentu. Karena itu, edukasi kepada masyarakat menjadi hal penting agar proses demokrasi berjalan sesuai nilai budaya masyarakat Sulawesi Utara yang menjunjung tinggi kebersamaan dan kejujuran.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya menjaga sterilisasi di tempat pemungutan suara. Hal tersebut untuk menghindari berbagai bentuk kecurangan seperti penggelembungan suara, sabotase kotak suara, maupun tindakan lain yang dapat merugikan kandidat tertentu demi menguntungkan pihak lain.
Dalam dialog tersebut juga terungkap bahwa sejumlah praktik manipulasi politik memang masih ditemukan di lapangan, namun tidak semuanya dilaporkan secara resmi. Hal ini dinilai dapat merugikan proses demokrasi jika tidak ditangani dengan baik.
Oleh karena itu, upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi tugas bersama seluruh pemangku kepentingan. Sinergi antara aparat keamanan, pemerintah, tokoh masyarakat, serta elemen masyarakat sipil sangat diperlukan guna menciptakan suasana yang aman dan kondusif menjelang pemilihan Hukum Tua di berbagai desa di Sulawesi Utara.
Para aktivis, masyarakat, maupun perwakilan pemerintah yang hadir dalam dialog publik tersebut berharap agar pelaksanaan pemilihan Hukum Tua ke depan dapat berlangsung dengan baik, transparan, serta menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Edukasi kepada masyarakat juga akan terus dilakukan menjelang masa tenang, termasuk upaya menjaga keamanan wilayah dan penertiban aktivitas perjudian di berbagai daerah demi menciptakan rasa aman bagi masyarakat.
