Tomohon, Fajarmanado.com — Komisi 3 DPRD Kota Tomohon tak henti memperjuangkan nasib para kader Keluarga Berencana (KB) yang tersebar di semua 44 kelurahan di Kota yang dipimpin kader PDI Perjuangan ini.
Gegara telah tertunda sampai empat bulan, komisi yang dimotori duet kader Partai Golkar, Ketua Ir. Miky Junita Linda Wenur, MAP (MJLW) dan Sekretaris Priscilla Tumurang ini, mendesak pihak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) supaya segera membayar hak para kader KB.
Tak direalisasikannya kesepakatan hearing komisi yang membidangi perekonomian dan kesejahteraan rakyat ini dengan Dinas PPKB pada tanggal 22 Agustus lalu, hearing kembali dilakukan pada Selasa (05/09/2023), sore tadi.
Ketika dikonfirmasi, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Tomohon, MJLW mengatakan hearing kembali dilakukan karena janji pihak Dinas PPKB belum direalisasikan sampai awal pekan ini.
“Kami mendapat informasi kalau intensif kader KB untuk bulan Mei, Juni, Juli dan bulan Agustus (2023) ini belum juga dibayarkan. Posisinya masih sama dengan saat hearing 22 Agustus lalu, baru tiga bulan yang direalisasikan sepanjang tahun ini, yakni Januari sampai April,” ujarnya menjawab Fajarmanado.com, Selasa malam (05/09/2023).
Dalam hearing ke dua ini, kata MJLW yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Tomohon, Dinas PPKB tak menampik kebenaran informasi tersebut.
“Dalam hearing tadi, Dinas PPKB menyepakati untuk merealisasikan hak atau intensif para kader KB mulai besok, Rabu 6 September sampai Jumat 8 September untuk kelurahan-kelurahan yang administrasinya sudah lengkap, dalam arti sudah memasukan laporan dan daftar tanda tangan insentif,” ujarnya.
Sesuai informasi yang disampaikan Dinas PPKB, lanjut MJLW, baru 24 dari 44 kelurahan yang lengkap administrasinya.
Kelurahan-kelurahan lainnya, baru memasukkan laporan tapi belum dilengkapi dengan tanda tangan daftar insentif.
“Untuk itu, kelurahan-kelurahan yang yang belum lengkap syarat administrasinya, segeralah melengkapi agar insentif dapat dibayarkan paling lambat tanggal 8 September mendatang,” pinta mantan Ketua DPRD Kota Tomohon ini.
Nita Wenur, sapaan karib MJLW yang tercatat dalam DCS Caleg DPRD Sulut Dapil Minahasa-Tomohon 6 ini, mengungkapkan, selain kepastian pembayara insentif kader KB, dalam hearing kali ibi Komisi 3 juga mendapat informasi tentang program kegiatan Dinas PPKB lainnya. Di antaranya, soal pengendalian dan pencegahan bertambanya anak dalam kondisi stanting.
Di sisi lain, Komisi 3 mendorong Dinas PPKB untuk menggalakan lagi program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dan Duta Generasi Berencana (Genre). [heru]
