Ambon, Fajarmanado.com — Ketua Umum Perhimpunan Keluarga Besar Maluku di Jakarta, Djamaluddin Koedoboen mengancam bakal melaporkan oknum Kapolda Maluku Irjen. Drs. Lotharia Latif, SH, SHum ke Kapolri dan Komisi III DPR RI.
Ancaman ini dikeluarkan Koedoboen menyusul adanya dugaan praktek-praktek tidak jujur dalam seleksi rekrutmen Taruna Polri 2023.
Koedoboen, yang juga pengacara senior menilai proses seleksi masuk Taruna Polri 2023 di Polda Maluku terkesan mengorbankan putra-putri Maluku.
”Kami menduga, ada praktek yang kurang profesional, jujur, dan objektif pada proses tersebut,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (9/5/2023).
Hasil penelusurannya, menurut Koedoboen, disinyalir ada titipan dari pimpinan Polri yang mengikutsertakan anaknya dalam seleksi Taruna Akpol di Maluku yang secara otomatis, menyingkirkan putra-putri terbaik dari Maluku.
Ia pun mengecam indikasi tersebut dan berencana akan menyampaikan langsung temuannya kepada Kapolri dan Komisi III DPR RI.
Untuk memuluskan rencana ini, Koedoboen meminta pengawalan dari masyarakat agar laporannya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kepada oknum Kapolda Maluku.
”Kami mengimbau kepada masyarakat Maluku, agar kita pantau proses ini supaya berjalan jujur, adil, tanpa ada diskriminasi dan hal-hal yang pada akhirnya merugikan instusi Polri itu sendiri,” tuturnya.
“Catatan kami untuk Kapolda Maluku, semoga mungkin bisa mengevaluasi diri lagi. Menjadi pimpinan, yah tentu bisa melayani masyarakat dengan baik dengan ketulusan hati dan keikhlasan tanpa harus mengedepankan birokasi yang sebetulnya, tidak perlu dan mengada-ada,” sambung dia.
Di sisi lain, Koedoboen juga menilai komunikasi oknum Kapolda Maluku saat ini sangat buruk.
Padahal, selama ini komunikasi yang dibangun pihaknya dengan Polda Maluku baik-baik saja, tapi kini menjadi sangat beda. Beberapa kali menghubungi, malah tidak digubris.
Padahal, menurut dia, tujuan membangun komunikasi dalam rangka menjaga stabilitas keamanan Maluku, sebelum Pilkada serentak dan Pilpres di 2024.
”Kami datang langsung ke Polda Maluku, beliau tidak berkenan bertemu kami. Saya kira, ini adalah bentuk komunikasi publik yang tidak etis dan kurang bagus,” ketus Koedoboen.
Menurutnya, sebagai pimpinan institusi polisi yang menjadi pengayom kepada masyarakat, Kapolda harusnya bisa mampu membangun komunikasi yang baik, dengan berbagai pihak bukan hanya dengan kami tapi juga dengan pihak-pihak lain dan itu tidak kami temukan sejauh ini.
Sebagai salah satu pimpinan ormas kedaerahan, lanjut Koedoboen, pihaknya memiliki informasi yang cukup terkait dengan kondisi keamanan daerah.
“Sebetulnya, diskusi kita itu akan lebih banyak mau diarahkan ke sana untuk mencari solusi dan langkah-langkah antisipasi, sehingga Maluku ini tetap berada pada iklim yang kondusif,” ujarnya.
Koedoboen beranggapan, Kapolda sekarang berbeda sekali dengan para Kapolda sebelumnya, yang selalu membangun komunikasi yang baik dan hangat. [keket]
