Sorong, Fajarmanado.com —
Pj Bupati Maybrat Dr Bernhard E. Rondonuwu, SSos, MSi melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional Sorong Raya, Papua Barat, Hardianawati, di Kantor BKN sorong, Selasa (27/9/2022).
Pertemuan dilakukan untuk pembahasan kepegawaian yang ada di Kabupaten Maybrat. Apalagi saat ini, persoalan rekrutmen ASN lagi menjadi pergumulan pemerintah.
Dalam kesempatan itu, Pj Bupati Bernhard Rondonuwu menjabarkan tentang kondisi tenaga Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Maybrat.
Ketersediaan tenaga pendidikan dan kesehatan, kata mantan Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan IPDN Ini, menjadi perhatian, karena sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan masyarakat di Kabupaten Maybrat.
Karena itulah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maybrat menyiapkan formasi untuk pendidikan dan kesehatan dalam penerimaan ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Maybrat pada tahun 2022 ini.
Rondonuwu, yang juga mantan Direktur IPDN Regional Sulawesi Utara (Sulut) kemudian menjelaskan tentang tingkat kedisplinan ASN di Kabupaten Maybrat.
Ia mengklaim ASN Maybrat semakin hari semakin membaik. Pembagian sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi), dan penjatuhan hukuman sesuai prosedur sudah lebih jelas dan tegas.
Sementara itu, Hardianawati menjelaskan bahwa UPT BKN yang ada di Sorong mengelar pelatihan untuk sistem ujian CAT (Computer Assisted Test) untuk pengujian CPNS dan PPPK.
Kepala Kantor Regional BKN Sorong itupun membuka peluang untuk latihan bersama bagi para mereka yang akan mengikuti test CPNS atau PPPK bisa di UPT BKN ini.
Kesempatan itu, Pj Bupati Maybrat meninjau langsung kegiatan Pelatihan CAT di Kantor Regional BKN di Sorong didampingi oleh Asisten 3, Kepala Dinas BPSDM Maybrat dan Kepala Kantor Regional Sorong.
“Mohon agar Pemda Maybrat diberikan kesempatan untuk melaksanakan pelatihan bagi anak-anak yang akan tes CPNS, P3K dan untuk anak-anak SMA yang akan masuk sekolah kedinasan,” pinta Rondonuwu, putra Sulut, yang kini juga sebagai Direktur Pol PP dan Perlindungan Masyarakat Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri ini.
(*/maxi heru)