oleh

JMSI Konsisten Dukung Pelaksanaan Fungsi Dewan Pers

Jakarta, Fajarmanado.com — Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) meminta semua pihak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait judical review atau uji materi Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 atau UU Pers.

“Keputusan MK atas gugatan UU Pers harus dilaksanakan oleh semua pihak. Pasalnya, putusan MK bersifat final dan mengikat,” ujar Ketua Bidang Organisasi Pengurus Pusat JMSI, Dino Umahuk di Jakarta, Kamis (22/9/2022).

Seperti diketahui, tiga wartawan mengajukan permohonan uji materiil Pasal 15 ayat (2) huruf f UU dan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada 12 Agustus 2021 lalu.

Setelah hampir setahun berproses, akhir Agustus 2022 lalu, MK melalui putusan perkara Nomor 38/PUU-XX/2022, menyatakan menolak seluruhnya permohonan uji materiil yang diajukan tiga wartawan tersebut.

Dino menyatakan, selaku konstituen Dewan Pers, JMSI konsisten berada di garda terdepan dalam mendukung penuh tugas, fungsi dan kewenangan Dewan Pers sesuai UU No 40 tentang Pers.

Menurutnya, proses pembuatan UU 40/99 memang merupakan upaya membuka keran kemerdekaan pers. “Bahwa kemerdekaan pers ini milik masyarakat. Pers harus menjalankan amanah itu,” kata dia.

Baca Juga :  Perluas Koneksi, JMSI Safari Kemitraan ke Kedubes Azerbaijan

Lebih jauh Dino menjelaskan, putusan MK memberi makna bahwa produk Dewan Pers, sejak periode pertama awal Reformasi sampai sekarang, tidak melawan hukum. Termasuk produk Dewan Pers dalam bentuk menerbitkan peraturan-peraturan di bidang pers.

Jurnalis senior asal Maluku ini mengungkapkan bahwa Peraturan Dewan Pers yang paling banyak disorot adalah mengenai uji kompetensi wartawan (UKW) dan verifikasi media. Namun dengan adanya putusan MK tersebut, maka dua peratuan tersebut, UKW dan verifikasi media, sudah jelas tidak bertentangan dengan hukum.

Terkait Peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan dan verifikasi media, Dino meyakini, justru untuk melindungi kemerdekaan pers, meningkatkan kualitas wartawan dan menjaga harkat dan martabat pers.

“Uji kompetensi wartawan dan verifikasi media adalah wujud upaya Dewan Pers meningkatkan kualitas kehidupan pers nasional. Anda bayangkan bagaimana kalau orang-orang yang belum berkompeten, misalnya idak bisa menulis berita, tiba-tiba muncul menjadi wartawan. “Bagaimana hasil karya wartawan yang tidak memahami kode etik,” tuturnya.

“Makanya ada istilah, hantam kromo. Bertebaranlah berita-berita tanpa konfirmasi, tanpa check and recheck. Pemberitaan yang menghakimi. Serta pelanggaran-pelanggaran kode etik lainnya yang saat ini marak terjadi,” imbuhnya.

Baca Juga :  Kritisi UU PDP, JMSI: Ada Sederetan Pasal Mengancam Kerja Jurnalistik

JMSI kata dia, mendukung penuh UKW yang dilaksanakan oleh Dewan Pers dan melarang keras anggota JMSI mengikutkan wartawannya pada UKW di luar yang diselenggarakan oleh Dewan Pers.

Meski mendukung, JMSI juga meminta Dewan Pers agar melakukan verifikasi ulang terhadap lembaga-lembaga uji pelaksana UKW yang berafiliasi dengan Dewan Pers.

Pasalnya, dari 30 lembaga uji pelaksana yang terdata, hanya sekitar 22 lembaga yang aktif. Itu pun tidak semuanya dengan kualitas yang sama baik.

“Kita minta agar Dewan Pers mendata dan melakukan verifikasi ulang terhadap 30 lembaga pelaksana UKW yang sudah ada, karena di lapangan, banyak pemegang kartu UKW utama tapi tidak bisa menulis berita,” paparnya.

Sementara, lanjut Dino, ada wartawan yang jago bikin berita tapi tidak punya kartu UWK.

“Bahkan ada wartawan yang sudah puluhan tahun tidak punya kartu UKW karena tidak memiliki akses baik secara individu maupun organisasi untuk mengikuti UKW,” pungkasnya. (jmsi/herly umbas)